Saat dunia dihantui ancaman krisis pangan global akibat perubahan iklim, konflik geopolitik, dan disrupsi rantai pasok, Indonesia justru mencatatkan sejarah: stok beras nasional mencapai titik tertinggi dalam 57 tahun terakhir. Bagi Ketua Umum PPJNA 98, Anto Kusumayuda, ini bukanlah capaian biasa. Ia menegaskan, keberhasilan ini merupakan bukti nyata dari komitmen keras Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan.
“Ini bukan kerja sambil lalu. Ini kerja keras, terstruktur, dan penuh keberanian dari Presiden Prabowo untuk mengakhiri ketergantungan Indonesia pada beras impor,” tegas Anto kepada redaksi www.suaranasional.com, Senin (5/5).
Sejak dekade 1960-an, Indonesia dikenal sebagai negara dengan populasi besar dan konsumsi beras yang tinggi. Namun ironisnya, dalam kurun waktu yang sama, negeri ini berkali-kali mengalami defisit beras hingga harus membuka keran impor besar-besaran dari Thailand, Vietnam, hingga Pakistan. Di tahun-tahun tertentu seperti 1998, 2008, hingga 2022, ketergantungan impor bahkan memicu krisis harga dan memicu kegelisahan rakyat.
Meski beberapa presiden terdahulu mengusung narasi swasembada, realisasi di lapangan kerap terhambat berbagai faktor: fragmentasi lahan, rendahnya produktivitas petani, lemahnya kelembagaan distribusi pangan, serta mafia beras yang mempermainkan harga dan pasokan.
Sejak awal masa kampanye, Prabowo Subianto telah memosisikan ketahanan pangan sebagai isu strategis yang setara dengan pertahanan nasional. Dalam berbagai pidatonya, Prabowo menyebut bahwa negara sebesar Indonesia tidak boleh selamanya menjadi pasar bagi beras luar negeri.
Komitmen tersebut kini mulai terlihat hasilnya. Menurut data terakhir dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog, total stok beras Indonesia pada kuartal pertama 2025 menembus angka 3,5 juta ton—angka tertinggi sejak 1968. Stok ini mencakup cadangan beras pemerintah (CBP), stok komersial, dan simpanan di level daerah.
Tak hanya jumlah, distribusi beras juga kini menjadi lebih teratur. Bulog kini memiliki sistem logistik digital yang mampu memantau stok secara real-time di gudang-gudang seluruh Indonesia.
Keberhasilan ini tidak hadir tiba-tiba. Pemerintahan Prabowo diketahui menjalankan sejumlah strategi pangan terintegrasi:
-Ekspansi Lahan Pertanian Produktif
Melalui program lumbung pangan (food estate) di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Papua, pemerintah menambah ratusan ribu hektare lahan yang kini telah menghasilkan panen pertama dan kedua.
-Subsidi dan Insentif untuk Petani
Bantuan benih, pupuk bersubsidi yang diperbaiki sistem penyalurannya, hingga jaminan harga gabah minimum melalui Perum Bulog turut mendorong petani untuk kembali menanam secara masif.
-Modernisasi Pertanian
Pemerintah mendorong penggunaan traktor, drone pertanian, hingga sistem irigasi pintar (smart irrigation) untuk meningkatkan efisiensi dan hasil panen.
-Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Pangan
Melalui Badan Pangan Nasional, pengendalian harga dilakukan secara langsung di pasar. Di beberapa daerah, gudang cadangan beras dibangun dekat konsentrasi populasi padat guna menghindari keterlambatan distribusi.
Anto menilai capaian stok beras saat ini sebagai “landmark kebijakan pangan nasional.”
“Ketika negara mampu mengontrol pasokan strategis seperti beras, maka bukan hanya kedaulatan pangan yang tercapai, melainkan juga stabilitas ekonomi. Tidak perlu keluar devisa untuk impor, dan masyarakat bisa menikmati harga yang stabil,” ujarnya.
Selain itu, keberhasilan ini memberi ruang fiskal kepada pemerintah untuk menyalurkan dana pada sektor lain seperti pendidikan, riset pertanian, dan infrastruktur desa.
Anto mengatakan, kerja keras Prabowo ini membantah anggapan bahwa militer tidak bisa mengelola sektor sipil seperti pertanian.
“Prabowo itu sosok yang keras dalam prinsip, tapi lembut dalam visi. Ia punya kehendak politik yang kuat untuk membuat Indonesia tidak lagi menjadi ‘pengemis pangan’. Ini harus kita apresiasi sebagai tonggak penting dalam sejarah pembangunan bangsa,” tegas Anto.
Ia pun mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk kampus dan LSM, untuk ikut serta mengawal keberlanjutan program swasembada ini agar tidak terhenti pada angka statistik saja.
