Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis 98 (PPJNA 98) menyatakan dukungan penuh terhadap sikap tegas Presiden Prabowo Subianto dan pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bahwa pemerintah tidak akan melindungi pejabat yang terjerat kasus korupsi. Dukungan ini disampaikan menyusul penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketua Umum PPJNA 98, Anto Kusumayuda, menegaskan bahwa pejabat publik semestinya memegang amanah rakyat, bukan justru menyalahgunakan kewenangan.
“Kami mendukung penuh sikap Presiden dan pernyataan Bang Dasco. Negara tidak boleh melindungi pejabat yang korupsi. Semua pejabat harus berpihak kepada rakyat,” tegas Anto, Kamis (21/8/2025).
KPK melakukan OTT terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer pada Kamis (21/8). Kasus yang menjeratnya masih dalam penyelidikan, namun sejumlah media melaporkan dugaan awal terkait praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Selain menangkap sejumlah pihak, KPK juga menyita barang bukti, termasuk puluhan kendaraan yang diduga terkait kasus tersebut.
Meski begitu, KPK hingga kini belum mengumumkan secara resmi konstruksi perkara. Lembaga antirasuah itu memiliki waktu 1×24 jam pasca-OTT untuk menetapkan status hukum pihak yang diamankan.
PPJNA 98 sendiri sejak lama dikenal konsisten menyuarakan agenda pemberantasan korupsi. Anto Kusumayuda menilai sikap Presiden dan Dasco selaras dengan tuntutan masyarakat sipil agar kekuasaan dijalankan dengan transparan. “Aktivis 98 selalu berada di garis depan mendukung penegakan hukum. Pemerintah yang kuat adalah pemerintah yang berani menindak orang-orang dekatnya sendiri jika melakukan korupsi,” ujarnya.
Penangkapan pejabat setingkat wakil menteri oleh KPK ini menjadi ujian besar bagi pemerintahan Prabowo–Gibran. Publik menunggu sejauh mana ketegasan Presiden diterapkan, termasuk kemungkinan reshuffle kabinet bila Immanuel Ebenezer ditetapkan sebagai tersangka.
Bagi PPJNA 98, kasus ini sekaligus peringatan agar pejabat tidak main-main dengan amanah. “Korupsi adalah pengkhianatan terhadap rakyat. Hanya dengan sikap tegas seperti yang ditunjukkan Presiden Prabowo, kepercayaan rakyat bisa tetap terjaga,” tutup Anto.
.
