Rekening yang tidak aktif dalam 3 bulan bisa dibekukan PPATK untuk menghindari penyalahgunaan rekening tersebut dalam tidak kejahatan pencucian uang. Kebijakan ini telah menjadi kontroversi di masyarakat.
Menanggapi kebijakan itu, Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat menolak mentah-mentah kebijakan pembekuan rekening rakyat tersebut. Menurut Jumhur jangan gara-gara melacak segelintir orang jahat lalu mengorbankan yang boleh jadi mencapai puluhan juta rakyat yang rekeningnya 3 bulan tidak aktif.
“Ini sama saja ada 100 pisau dapur dipakai membunuh orang maka puluhan juta pisau dapur untuk sementara disita negara. Ini kan logika sontoloyo namanya”, papar Jumhur, Rabu (30/7/2025) dikutip dari Jakartsatu
Menurut Jumhur lagi, PPATK itu fungsinya adalah mengurusi transaksi mencurigakan. Kemudian, yang sudah dicurigai segera ditindaklanjuti, bukan cuma diomongkan saja.
“Yang ditunggu rakyat itu tindaklanjut dari temuannya, bukan malah lari dari tanggungjawab terus bikin sulit rakyat kecil dengan kebijakan ngawur”, tegas Jumhur
Menurut Jumhur, saat ini kita menunggu tindaklanjut temuan PPATK yang menyatakan Rp. 510,23 Trilyun dari sekitar Rp. 1500 Trilyun dana Proyek Strategis Nasional (PSN) yang masuk ke kantong Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Politisi.
“Itu uang banyak banget sampai ratusan trilyun rupiah tidak jelas tapi kok malah didiamkan, bukannya diusut tuntas. Ada apa ini PPATK? “, tanya Jumhur
Menurut Jumhur, negara dan rakyat pasti sulit untuk sejahtera bila negara terus menerus super permisif terhadap korupsi-korupsi yang luar biasa besar ini.
“Jadi sekali lagi, segera batalkan kebijakan pembekuan rekening rakyat yang 3 bulan tidak aktif dan segera juga tindaklanjuti korupsi-korupsi akbar yang sudah didata oleh PPATK, agar kalian tidak ditawur rakyat”, pungkas Jumhur.
