Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak terkait dugaan korupsi yang menyeret nama Presiden Joko Widodo. Aktivis dari Aliansi Rakyat Menggugat (ARM), Menuk Wulandari, menilai bahwa lambannya tindakan KPK dalam menangani kasus ini berpotensi merusak citra lembaga antirasuah tersebut di kancah internasional.
Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), sebuah lembaga investigasi independen yang terdiri dari jurnalis internasional terkemuka, baru-baru ini menempatkan Jokowi sebagai salah satu tokoh terkorup di dunia untuk tahun 2024. Laporan tersebut didasarkan pada berbagai dugaan praktik korupsi yang melibatkan kepentingan politik dan ekonomi selama masa kepemimpinan Jokowi.
Menuk Wulandari menilai bahwa KPK seharusnya segera mengambil langkah hukum untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut guna menjaga kredibilitasnya sebagai lembaga independen yang bertugas memberantas korupsi.
“Jika KPK terus diam dan tidak mengambil langkah yang serius, maka bukan hanya KPK yang kehilangan kepercayaan masyarakat, tetapi juga citra Indonesia sebagai negara demokratis akan tercoreng di mata dunia,” ujar Menuk kepada redaksi www.suaranasional.com, Rabu (5/3/2025).
Keputusan OCCRP untuk memasukkan nama Jokowi dalam daftar tokoh terkorup dunia mendapat perhatian luas, baik dari dalam maupun luar negeri. Beberapa organisasi antikorupsi global mulai mempertanyakan sejauh mana independensi KPK dalam menangani kasus yang melibatkan pejabat tinggi negara.
Sejumlah negara dan lembaga keuangan internasional yang sebelumnya memberikan dukungan kepada Indonesia dalam pemberantasan korupsi juga mulai bersikap kritis terhadap langkah KPK. Transparency International, misalnya, menyatakan bahwa Indonesia berisiko mengalami penurunan peringkat dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI) jika tidak ada langkah nyata dalam menangani kasus-kasus besar seperti ini.
Jika KPK tidak segera mengambil langkah tegas, dampaknya bisa lebih luas daripada sekadar masalah hukum domestik. Investor asing dan mitra dagang Indonesia mungkin akan kehilangan kepercayaan terhadap stabilitas hukum dan bisnis di Indonesia.
“Investor sangat memperhatikan aspek hukum dan transparansi dalam suatu negara. Jika lembaga penegak hukum tidak bisa bertindak independen, maka akan ada dampak besar terhadap iklim investasi di Indonesia,” ujar Menuk.
Kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Presiden Jokowi menjadi ujian besar bagi KPK dan pemerintah Indonesia. Dengan tekanan yang semakin meningkat dari dalam maupun luar negeri, langkah yang diambil KPK dalam beberapa waktu ke depan akan sangat menentukan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Jika KPK tidak segera bertindak, bukan hanya kepercayaan publik yang hilang, tetapi juga reputasi Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip transparansi dan keadilan hukum akan semakin terpuruk,” pungkas Menuk.
