Oleh: Jaringan Advokasi Tambang (Jatm)
Bekas Presiden RI Joko Widodo mewanti-wanti Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) harus dikelola oleh profesional yang ahli di bidang investasi. Menurut Jokowi, keterlibatan profesional dan ahli di BPI menjadi kunci kesuksesan, sekaligus mencegah masuknya kepentingan politik di Danantara.
Apakah pernyataan Jokowi itu berangkat dari pengalaman di masa lalu, terutama ketika ia berkuasa selama 10 tahun? Melalui visual di atas, kita semua tahu bahwa pernyataan Jokowi tersebut, meski benar secara ide, tapi tentu tidak mencerminkan lakon dan watak kekuasaannya selama menjadi Presiden RI. Jokowi secara ugal-ugalan menjalankan nepotisme dan dinasti politik untuk kepentingan keluarga dan kroni.
Hal itu tak sebatas terkait jabtan strategis di sejumah perusahaan BUMN yang diisi oleh keluarga, kerabat, dan relawan, tetapi juga terkait bisnis keluarga dan para oligark yang diberi karpet merah. Jadi, tak ada moral standing bagi Jokowi untuk bicara mencegah benturan kepentingan politik di Danantara, sebab Ia sendiri telah menjadi bagian penting dari sejumlah persoalan itu.
