Presiden Prabowo hari ini secara resmi meluncurkan Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 24 Februari 2025. Peresmian Danantara dihadiri para mantan Presiden , mantan Wapres, para Menteri, pimpinan DPR dan ratusan kalangan ekonom, bankir, investor dalam dan luar negeri
Menjadi menarik, Prabowo menyebut Danantara akan menjadi Sovereign Wealth Fund sebuah negara yang terbesar di dunia dengan total aset 900 Milyar Dolar AS, sekitar Rp. 14 .000 Triyun rupiah. Prabowo juga berkeyakinan akan banyak perusahaan BUMN yang nantinya akan masuk Global Fortune 500.
Sebagaimana diketahui, Daya Anagata Nusantara ( Danantara ) ini adalah merupakan Lembaga Pengelolaan Pendanaan milik negara Indonesia yang berasal dari Aset, Saham dan Deviden seluruh perusahaan BUMN yang yang akan di kelola dan di mulai dari penggabungan aset 7 perusahaan BUMN raksasa yakni Pertamina, PLN, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI , Telkom dan MInd ID.
Prabowo dalam peresmian Danantara ini mengatakan bahwa ini adalah era baru transformasi Pengelolaan Investasi Strategis Negara sebagai komitmen Pemerintahan Indonesia mewujudkan Asta Cita sebagai Visi besar bangsa Indonesia menuju level perekonomian yang lebih tinggi lagi dengan investasi yang berkelanjutan dan Inklusif.
Sebelumnya pada Forum Indonesia World Government Summit, 12 Februari 2025, Prabowo menyatakan bahwa Pendanaan awal atau Initial Funding Danantara di proyeksikan akan mencapai 20 milyar Dolar AS setara Rp. 326 Trilyun. Ini akan menjadi langkah transformatif, kami akan mulai dengan 15 – 20 proyek bernilai milyaran dolar. Yang akan bernilai tambah dan signifikant bagi negara kami, ungkap Presiden Prabowo.
Pembentukan Danantara ini diketahui tertuang dalam RUU perubahan ketiga UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN dan di sahkan Paripurna DPR pada 4 Februari 2025.
Belom di sebutkan resmi, namun santer terkonfirmasi beberapa profesional yang berpengalaman di bidang investasi global dan menguasai perencanaan Fund Management yakni Rosan Roeslani, Menteri Investasi dipercaya sebagai CEO menakhodai Danantara, didampingi Pandu Syahrir sebagai CIO dan Donny Oskaria sebagai COO.
Ketua Umum DPP APIB ( Aliansi Profesional Indonesia Bangkit ), Erick Sitompul menyambut positip dimulai nya era Sovereign Wealth Fund milik negara Indonesia ini. Sebuah langkah strategis yang sangat menantang dan akan menjadi harapan baru bagi perbaikan perekonomian nasional bangsa Indonesia ke depan. Selamat Datang Danantara.
Saya rasa Danantara, apabila dapat dimanage dengan kemampuan optimal dalam menghimpun dan pengelolaan rencana pendanaan sebesar 900 milyar dolar AS kedepan, maka saya yakin akan mampu menjadi katalisator utama bagi pertumbuhan ekonomi dengan target 8 % setahun, bahkan dalam beberapa tahun kedepan bisa lebih tinggi lagi dari angka 8 %.
Namun tentu saja seluruh bisnis plan Danantara harus diriset dengan cermat, di eksekusi penuh perencanaan yang cukup matang baik dalam mengkonsolidasikan seluruh aset aset penting dari puluhan perusahaan BUMN serta mengelola pendanaan itu dengan sangat Profesional dan transparan sesuai dengan visi dan tujuan luhur pendirian Danantara , kata Erick kepada media.
Indonesian Sovereign Wealth Fund milik negara Indonesia ini sebenarnya bukan hal yang baru di negara negara negara maju seperti Norwegia, China, UEA, Kuwait, Arab Saudi dan lainnya. Negara tetangga kita Singapore dan Malaysia sendiri sudah mengembangkan lembaga Pendanaan milik negara mereka 20 an tahun yang lalu. Di Singapore ada Termasek dan di Malaysia ada Khazanah.
Erick melihat, akibat terseoknya pertumbuhan ekonomi Indonesia 10 tahun terakhir yang cuma mampu menggapai angka 5 % bahkan beberapa kali tercatat dibawah 5 %, menyebabkan besarnya jumlah akumulasi pengangguran dan tambahan angkatan kerja baru yang tidak terserap selama satu dasawarsa ini.
Akhir tahun 2024 angka pengganguran mencapai 4,9 % yakni 7, 4 juta orang ( BPS) belom ditambah ratusan ribu pekerja terkena PHK akibat penutupan puluhan pabrik Tekstil dan Garment 6 bulan terakhir ini . Jadi memang harus ada terobosan dan langkah besar pemerintah untuk mengatasi persoalan ekonomi dan ketenaga kerjaan atas kegagalan pemerintah sebelumnya dalam penciptaan lapangan kerja baru bagi rakyat.
Danantara ini kita harapkan betul betul mampu memacu bangkitnya perekonomian negara dengan percepatan pembangunan industri industri baru berkelanjutan dalam skala besar baik industri energy terbarukan, industri hilir energy dan proyek proyek pertanian dan perkebunan, industri pangan dan agro industri yang akan mampu menyerap jutaan jumlah angkatan kerja diatas setiap tahun .
Menurut Erick, kemajuan sebuah bangsa bukan hanya dilihat dengan seberapa besar nilai investasi asing saja atau seberapa besar negara mampu meningkatkan PDB setiap tahun. Namun penting sekali negara harus mampu mendorong investasi dalam negeri berkembang pesat atas kemampuan dan kekuatan bangsa sendiri untuk kepentingan kedaulatan negara dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Semua pihak harus sadar jumlah angka kemiskinan di akhir tahun 2024 itu mencapai 27 juta orang rakyat Indonesia ( BPS). Maka proyek proyek pendanaan Danantara ini akan kita dukung agar mampu memecahkan persoalan pengangguran dan angka kemiskinan yang sudah lampu merah di negara kita, kata Erick .
Negara maju dan berdaulat tidak boleh tergantung terus pada investasi asing.Terutama investasi asing yang hanya mengejar fasilitas bebas pajak. Tidak bermanfaat besar bagi pertambahan income negara melalui pajak, seperti halnya terjadi pada industri hilirisasi nikel di Morowali dan Konawe di Sulawesi. Industri hilir asing yang didominasi investor Cina Tiongkok itu tidak memberi peluang kerja optimal juga bagi jutaan anak bangsa yang menganggur dan kurang memberi dampak multiflier effect ekonomi yang luas bagi perekonomian rakyat kecil sekitarnya.
Yang paling memprihatinkan, proyek proyek tambang Nikel dan Smelter hilir nikel raksasa itu juga menghancurkan hutan negara, merusak ekosistem, diduga mengokupasi ribuan hektar tanah adat rakyat setempat juga, tegas Erick yang juga Wakil Ketua Umum NGO ” Indonesia Tanah Watch ” tersebut.
Terkait operasional Danantara nantinya, diperlukan pengelolaan yang ekstra prudent atas penggunaan dana untuk proyek proyek strategis negara dan juga pengawasan super ketat terhadap pengelolaan pendanaan secara internal dan juga pengawasan eksternal dari kelompok masyarakat.
Hal paling penting di cegah dan dijaga adalah penempatan dan pengelolaan investasi Danantara yang tidak efektif, tidak profitable karena salah kelola atau kalau ada tujuan korupsi internal management. Maka management Danantara akan dapat merusak kepercayaan terhadap Danantara dan pemerintahan Prabowo itu sendiri nantinya, apalagi Prabowo secara patriotik telah mengatakan bahwa inisiatif Danantara ini juga merujuk kepada pasal 33 ayat 1,2 dan 3 UUD 45 asli, tambah Erick.