Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu fase politik yang paling dinanti dalam sejarah Indonesia modern. Dikenal sebagai figur tegas dan berkarakter kuat, banyak pihak berharap bahwa Prabowo akan membawa perubahan signifikan dalam tatanan politik dan ekonomi nasional. Namun, sejak awal pemerintahannya, muncul tanda-tanda bahwa Prabowo mungkin tidak sepenuhnya berdaya menghadapi dominasi oligarki yang telah mengakar dalam sistem politik dan ekonomi Indonesia.
Demikian dikatakan Koordinator Kajian Politik Merah Putih Sutoyo Abadi dalam pernyataan kepada redaksi www.suaranasional.com, Jumat (21/2/2025). “Prabowo naik ke tampuk kekuasaan dengan dukungan dari koalisi besar yang terdiri dari partai-partai politik yang juga memiliki keterikatan dengan oligarki. Ketergantungannya terhadap koalisi ini membatasi ruang geraknya dalam mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan mereka,” ungkapnya.
Kata Sutoyo, harapan Prabowo akan membawa perubahan signifikan dalam kebijakan ekonomi belum terbukti. Privatisasi sumber daya alam, konsesi tambang, dan penguasaan lahan besar masih tetap didominasi oleh kelompok elite yang sama.
“Bahkan, beberapa kebijakan yang awalnya dijanjikan untuk kepentingan rakyat justru berujung pada keuntungan bagi segelintir konglomerat,” paparnya.
Susunan kabinet dan pejabat tinggi dalam pemerintahan Prabowo menunjukkan dominasi figur-figur yang berasal dari lingkaran elite bisnis dan politik. Beberapa di antaranya memiliki rekam jejak yang erat dengan oligarki, sehingga memperkuat asumsi bahwa Prabowo tidak mampu atau tidak berani mengambil sikap tegas terhadap pengaruh mereka.
“Dalam pembangunan ekonomi, Prabowo masih mengandalkan investasi besar dari kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kepentingan besar dalam kebijakan publik. Ini menjadikan pemerintahannya sulit untuk mengambil langkah-langkah yang benar-benar independen dalam menentukan arah pembangunan nasional,” tegasnya.
Ketidakberdayaan Prabowo menghadapi oligarki membawa sejumlah konsekuensi serius bagi demokrasi dan kesejahteraan rakyat. Pertama, ketimpangan ekonomi yang semakin melebar karena kebijakan ekonomi tetap berpihak kepada segelintir orang yang menguasai sumber daya strategis.
“Kedua, melemahnya institusi demokrasi karena keputusan politik lebih banyak didasarkan pada kompromi dengan kepentingan elite dibandingkan dengan aspirasi masyarakat luas. Ketiga, berkurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, yang dapat memicu instabilitas politik dalam jangka panjang,” pungkasnya.
