Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lakso Anindito mendorong lembaga antirasuah mengusut kembali kasus dugaan perintangan penyidikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Menurutnya, ada banyak orang penting di balik peristiwa gagalnya operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).
“Berbagai pihak yang terlibat dalam penghalang-halangan proses penegakan hukum harus diadili juga,” ujar Lakso, Ahad (16/2/2025) dikutip dari Berita Nasional.
Lakso berpendapat banyak sekali orang yang terlibat dalam perintangan penyidikan sehingga Hasto tak menjadi tersangka pada 2020 dan eks Caleg PDIP Harun Masiku melarikan diri.
“Penegakan hukum harus dilakukan baik dari dalam KPK pada level apa pun, termasuk pimpinan maupun dari luar,” tuturnya.
Ia percaya hukuman yang pantas akan memberikan efek jera kepada para tersangka dan membuat penegakan hukum tak lagi berani diusik.
“Hal tersebut untuk memberikan efek jera sehingga tidak adanya upaya menghalangi proses tersebut,” kata dia.
Sebelumnya, tim Biro Hukum KPK, Kharisma Puspita Mandala mengatakan pihaknya gagal menangkap Hasto dan Masiku pada 2020 karena eks Ketua KPK Firli Bahuri.
Ia mengatakan, Firli membuat pengumuman terkait sedang dilaksanakannya OTT di PTIK sehingga para tersangka kabur dan tak bisa ditangkap.
“Pada hari yang sama, tanggal 8 Januari 2020, sore hari sekitar pukul 16.00 WIB, Firli Bahuri, Ketua KPK, menyampaikan konferensi pers bahwa sedang dilakukan OTT KPK pada KPU,” ujar Kharisma.
“Padahal, Termohon belum sempurna melakukan tangkap tangan karena Harun Masiku dan Hasto Kristiyanto belum bisa diamankan,” imbuhnya.
Kharisma mengatakan bahwa KPK saat itu baru menangkap beberapa pihak, di antaranya eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan di Bandara Soekarno-Hatta.
“Kemudian Saeful Bahri, Donny Tri Istikomah di rumah makan pada Jalan Sabang, Jakarta, dan Agustiani Tio di rumahnya. Termohon juga mengamankan saudara sepupu Wahyu Setiawan di Banyumas beserta istrinya,” kata dia.
