Langkah efisiensi besar besaran pemerintahan Presiden Prabowo di seluruh Kementerian pusat hingga pemerintahan daerah telah dimulai dengan memangkas Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk Efisiensi pada perusahaan perusahaan BUMN.
Kebijakan efisiensi keuangan negara yang di perkuat dengan Inpres : No 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi APBN dan APBD ini mendapat dukungan kalangan masyarakat apalagi terkait pengalihan anggaran belanja negara untuk perbaikan ribuan jumlah sekolah, program perbaikan kualitas gizi jutaan anak sekolah dengan MBG, juga program perbaikan kesehatan rakyat Indonesia dan percepatan Kemandirian pangan serta ketahanan energi.
Ketum DPP APIB ( Aliansi Profesional Indonesia Bangkit ) Erick Sitompul menganggap penting dan sangat tepat langkah efisiensi anggaran negara tersebut. Karena Presiden Prabowo memang harus berani mengambil kebijakan Efisiensi dan dengan cermat menjaga stabilitas keuangan negara agar program prioritas pro rakyat miskin yang di canangkan di pemerintahan baru ini dapat terus terlaksana. Sekaligus Efisiensi ini berdampak luas kepada pencegahan korupsi dan mencegah pula tambahan utang luar negeri baru.
Walau ada saja pihak yang mempersoalkan, tidak perlu heran. Diduga itu didalangi para kelompok makelar anggaran, para pejabat korup dan pengusaha hedon yang sudah puluhan tahun hidup mewah dari belanja besar pemerintahan pada proyek proyek infrastruktur yang rentan korupsi di era lalu. Presiden Prabowo sebaiknya tidak perlu risau hal itu. Yang penting tujuan perbaikkan kondisi sosial, pendidikan , kesehatan dan perekonomian rakyat Indonesia dapat berlangsung lebih baik.
Sepanjang pemangkasan anggaran itu di anggap cukup signifikant untuk mendukung prioritas program yang bagus dan efektif serta tepat sasaran untuk perbaikan kehidupan rakyat miskin dan tidak menggangu kebutuhan utama operasional pemerintahan pusat dan daerah termasuk tetap memperhatikan infra struktur di pedesaan maka langkah efisiensi anggaran dapat mengerem anggaran infrastruktur raksasa dari puluhan PSN termasuk IKN yang jor joran di era terdahulu maka sudah saatnya langkah itu di perlukan, kata Erick.
Menurut Erick, dengan langkah efisiensi yang mentarget efisiensi anggaran belanja pemerintah sebesar 306 Trilyun di tahun 2025, Kementerian Keuangan tidak perlu lagi seperti dahulu mencari pembiayaan dengan menambah utang luar negeri dengan menjual obligasi atau SUN dengan bunga tinggi. Yang akibatnya utang semakin besar dan defisit APBN setiap tahun terus melebar.
Berdasar data, utang luar negeri pasca presiden SBY sekitar 1.500 Trilyun. Data Kemenkeu Oktober 2024 diakhir era Pemerintahan Jokowi total utang luar negeri menjadi sangat besar yakni 8.680 Trilyun. Sementara kenaikan pendapatan APBN setiap tahun tidak berbanding lurus untuk menutup kewajiban besarnya pembayaran cicilan utang luar negeri itu.
Berdasar informasi Bright Institute, kewajiban pembayaran utang luar negeri 2025 adalah 776 Trilyun netto setahun. Anggaran untuk Spending Pemerintah pusat dan daerah setiap tahun terus meningkat. Pada APBN 2025 dianggarkan sebesar 2.701 Trilyun. Dengan anggaran belanja APBN sebesar 3.621 Trilyun untuk tahun 2025 dimana target pendapatan APBN hanya 3.005 Trilyun maka defisit anggaran akan menjadi 600 Trilyun an, kata Erick
Jadi untuk menekan defisit yang semakin besar dan mencegah tambahan utang luar negeri itu, maka Menkeu memang wajib mengelola super ketat anggaran sekaligus menjaga stabilitas anggaran. Tidak memberi ruang tambahan utang baru, dengan memangkas anggaran di banyak sektor yang rentan dengan korupsi juga, itu langkah bagus dan cukup terpuji.
Erick malah menyarankan agar pemangkasan anggaran dilakukan juga terhadap berbagai tunjangan dan fasilitas pejabat negara di legislatif dan kepala daerah yakni para Gubernur dan kalangan Bupati dan Walikota.
Kalau negara kita ingin maju, kita lihat contoh negara paling makmur di dunia seperti Swedia, Denmark atau Finlandia. Itu negara paling minim dari korupsi, paling bersih dari penyalah gunaan anggaran negara. Paling transparan dan aparaturnya paling patuh terhadap hukum. Di Swedia anggota DPR nya itu bahkan di gaji lebih rendah dari gaji guru. Anggota legislatif nya tidak punya mobil dinas dan rumah dinas. Di banyak negeri negeri maju di Eropa, Menteri Menteri nya pergi pulang ke kantor naik kereta api karena mereka tidak mendapat mobil dinas pribadi, ungkap Erick.
Para pejabat negara legislatif pusat dan para kepala daerah di negara kita, sebaiknya ikut menyesuaikan diri dengan kondisi keuangan negara. Mestinya merasa risih ber mewah mewah dengan melihat keadaan konstituen dan rakyat yang masih lebih 30 juta orang miskin.
Erick menambahkan, apabila efisiensi dan kesederhanaan ini dimulai dari jajaran legislatif, jajaran Menteri dan para Kepala Daerah maka bangsa kita akan dapat cepat maju dan dan sejahtera. Presiden Prabowo itu sudah tunjukkan kesederhanaan mengendarai mobil produksi dalam negeri Maung Garuda buatan PT. Pindad. Para Menteri, Gubernur dan Bupati mestinya malu kalau masih gunakan mobil mewah Alphard buatan Jepang milik negara yang dibeli dari uang rakyat.
Tentu selain langkah efisiensi besar besaran ini, rakyat Indonesia berharap penegakan hukum terhadap penyalah gunaan jabatan, korupsi dan pencucian uang negara harus ditindak tegas oleh KPK dan Kejaksaan Agung secara meluas kepada aparatur pemerintah dan swasta yang terbukti terlibat, tambah Erick.
