Banten memiliki sejarah panjang identitas lokal yang kuat, terutama dalam konteks politik. Penolakan terhadap PSN PIK 2 mungkin mencerminkan kekhawatiran akan dampak lingkungan, hak atas tanah, atau identitas budaya yang terancam oleh proyek tersebut.
“Api revolusi sudah menyulut di Banten dengan menolak PSN PIK 2. Rakyat Banten sudah menyatakan perang terhadap proyek tersebut,” kata aktivis Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) Menuk Wulandari kepada redaksi www.suaranasional.com, Kamis (13/2/2025).
Menurut Menuk, seluruh rakyat Banten sudah menyatakan menolak PSN PIK 2 karena dianggap bisa merusak identitas lokal dan meminggirkan warga setempat. “Di kampung-kampung, di kedai-kedai kopi, rakyat Banten membicarakan bahaya PSN PIK 2,” ungkapnya.
Menuk mengatakan, para ulama, kiai, dan tokoh adat Banten mulai berbicara lantang menolak proyek ini, memperkuat legitimasi gerakan perlawanan. “Demonstrasi terus dilakukan masyarakat Banten menolak proyek ini bahkan sampai bentrok dengan aparat keamanan,” papar Menuk.
PIK 2 adalah proyek yang dikembangkan oleh sektor swasta dengan skala besar dan orientasi ekonomi yang lebih banyak menguntungkan kelompok tertentu. “Masyarakat khawatir kehilangan akses terhadap lahan, pekerjaan, dan lingkungan hidup. Ada ketimpangan ekonomi yang semakin melebar akibat proyek ini, di mana keuntungan hanya dinikmati oleh investor dan pemerintah pusat,” jelas Menuk.
