Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa lepas dari kasus pagar laut di berbagai wilayah Indonesia. Kebijakan Jokowi yang memberikan kewenangan pemilik modal memagari laut bahkan mendapat SHGB telah melukai rakyat kecil khususnya nelayan.
“Pagar laut ini berkaitan dengan kebijakan negara, maka tanggung jawab utamanya ada pada pemerintah sebagai entitas, bukan hanya individu Jokowi. Namun, dalam sistem presidensial, presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi yang bertanggung jawab atas segala kebijakan strategis yang diambil selama masa jabatannya,” kata pengamat politik Muslim Arbi kepada redaksi www.suaranasional.com, Jumat (31/1/2025).
Prabowo Subianto yang menggantikan Jokowi pada Oktober 2024 tentu tidak ingin terjebak dalam skandal ini. Jika kasus ini terus membesar, Prabowo bisa saja mengambil langkah untuk “membersihkan” warisan Jokowi, termasuk mendukung penyelidikan terhadap kasus ini agar ia tidak terbawa arus negatif.
“Jika melihat kasus di Indonesia, presiden umumnya jarang terseret langsung dalam kasus hukum kecuali ada tekanan politik yang sangat kuat. Di dunia, ada contoh seperti mantan Presiden Korea Selatan, Park Geun-hye, yang dipenjara karena skandal korupsi di lingkaran kekuasaannya,” paparnya.
Kata Muslim, kebijakan Jokowi harus bertanggungjawab pagar laut di berbagai daerah. “Proyek ini merupakan kebijakan strategis yang disetujui oleh Jokowi, maka ada dasar hukum yang bisa menuntut pertanggungjawabannya,” tegas Muslim.
