Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla menegaskan lagi pihaknya tidak pernah meminta pemerintah untuk memberikan jatah pengelolaan tambang ke ormas keagamaan.
Hal itu diungkapkan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI soal revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba).
“Konsesi pertambangan ini yang kemudian diberikan kepada pertama-tama NU ini merupakan inisiatif dari pihak pemerintah. Kami tidak mengajukan permintaan dan tidak melakukan inisiatif untuk meminta konsesi ini. Jadi ini kami anggap sebagai niat baik dari pihak pemerintah,” ujar Ulil dalam RDPU, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (22/1/2025).
Dia menyambut baik pemberian kelola tambang dari pemerintah kepada ormas keagamaan. Dia juga mengatakan pemberian ini merupakan niat baik pemerintah yang memiliki banyak pahala.
“Dari pihak kami jika konsesi ini ada Alhamdulillah, kalaupun Tidak ada juga tidak masalah. Karena kami tidak mengajukan pada awalnya. Jadi ini kami anggap sebagai good will atau niat baik dan insya Allah ini niat baik yang pahalanya banyak dari pihak pemerintah. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya,” kata dia.
Meskipun usulan pengelolaan tambang yang diusulkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengundang berbagai kontroversi, namun dia menilai langkah pembagian tersebut sudah tepat.
“Dalam peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 adalah keputusan yang dalam pandangan kami sangat tepat dan kami mendukung keputusan pemerintah itu,” tegasnya..
