DPP APIB ( Aliansi Profesional Indonesia Bangkit ) menyampaikan dukungan kepada Presiden Prabowo yang mencanangkan perang terhadap koruptor kakap. DPP APIB juga mendesak KPK dan Kejagung bertindak cepat pada proses penegakan hukum para Koruptor yang telah merugikan ratusan Trilyun keuangan negara agar segera di proses hukum semua.
Beberapa kasus korupsi skala jumbo seperti kasus money laundry 270 Trilyun di lingkungan Ditjen Pajak Kementeria Keuangan yang tahun lalu meredup kasusnya, agar di ungkap kembali. Demikian juga kasus korupsi eksport ilegal ore nikel 5,3 juta ton juga agar dibawa ke persidangan, jangan dibawa diam.
Kasus korupsi raksasa tambang Timah di Babel yang merugikan negara mencapai 300 Trilyun pada areal PT. Timah Tbk milik BUMN harus di bongkar tuntas. Tidak berhenti pada terdakwa Harvey Moeis dan Helena Lim. DPP APIB menduga Harvey Moeis ini hanya bertindak sebagai perantara suap utusan kalangan big bos mafia tambang timah di Bangka Belitung untuk menyuap Direksi PT. Timah dan kalangan pejabat tinggi dan pemerintahan terkait operasional pertambangan Timah di propinsi Babel lainnya
Hukuman ringan Harvey Moeis 6,5 tahun juga telah memicu secara luas kemarahan masyarakat. DPP APIB minta KY dan Kejagung untuk segera selidiki para hakim dan Panitera pada kasus Harvey. Diduga telah terjadi negosiasi dan suap menyuap atas vonis ringan terhadap Harvey sang tokoh kunci korupsi kakap tambang Timah negara tersebut.
Otak pelaku korupsi, yakni atasan Harvey Moeis dan para big bos mafia tambang dari beberapa perusahaan yang terlibat sebagai pelaku korupsi jutaan ton timah di areal milik negara itu mesti di tangkap dan di proses hukum semua . Demikian juga, seluruh pejabat tinggi yang diduga menjadi beking korupsi Timah negara mencapai 300 Trilyun rupiah selama ber tahun tahun agar di ungkap dan di proses hukum juga.
Demikian disampaikan Ketua Umum DPP APIB ( Aliansi Profesional Indonesia Bangkit ) Erick Sitompul bersama jajaran DPP APIB antara lain Wakil Ketua Umum Aendra Medita dan para Ketua DPP Ahmad Iskandar , Amru Mahalli dan jajaran pengurus APIB lainnya pada Refleksi Akhir Tahun di kawasan Tebet Jakarta Selatan ( 28/12).
I. Pemberantasan Korupsi dan Judol
Sebagaimana di ketahui, beberapa tahun terakhir ini Index Persepsi Korupsi negara Indonesia semakin merosot dan menduduki salah satu peringkat terburuk di dunia. Pada tahun 2023 urutan Indonesia terpuruk diposisi 115 dari 180 negara. Di tahun 2022 berada di urutan 110 dari 180 negara menurun jauh dari tahun 2021 dimana posisi Indonesia masih di urutan 96 dari 180 negara di dunia.
Peringkat buruk ini tentu sangat memprihatinkan dan memalukan bangsa kita. Di kawasan negara ASEAN, urutan Indonesia jauh dibawah peringkat negara Singapore, Malaysia, Vietnam dan Thailand. Berdasarkan penelitian tentang korupsi, peningkatan kasus korupsi salah satunya disebabkan sistem politik dan partai politik yang cenderung korup.
Partai politik dikelola seperti management perusahaan keluarga. Umumnya partai politik juga dapat dikendalikan para Oligarky. Lemahnya law enforcement, timbulnya nya dampak negatif dari Revisi UU KPK, sistem tebang pilih penindakan hukum, hingga hilangnya moral hazard oknum oknum pejabat pemerintah termasuk oknum jaksa, oknum polisi, terutama dikalangan para hakim. Bahkan terjadi juga pada mantan Ketua KPK. Semua ini menjadi penyebab memperburuknya Index Persepsi Korupsi Indonesia.
Dalam gebrakan pemberantasan korupsi awal pemerintahan Prabowo, DPP APIB juga memuji pihak Kejagung Pemerintahan Prabowo di minggu awal sudah bergerak cepat dan berhasil menangkap Gerar Rikard, salah satu markus mafia peradilan di MA. Gerar juga terkait juga atas penyuapan oknum oknum hakim Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
OTT pihak Kejagung di rumah Gerar dan kantornya di Bali sangat mengejutkan dengan ditemukan uang cash ber nilai fantastis hampir Rp. 1 Trilyun. Melihat fakta ini, Kejagung kita harap membongkar sampai tuntas siapa siapa saja pemberi suap dan menangkap seluruh hakim dan pada perkara apa mereka bermain suap di pengadilan.
Uang OTT sebesar itu ditemukan pada seorang markus. Tentu sudah ratusan perkara yang di urus Gerar. Di tengarai masih banyak markus selain Gerar, tidak mungkin dia bermain sendiri ada puluhan PT dan ratusan PN di kota dan kabupaten se Indonesia.
DPP APIB juga mendorong pihak KPK atau Kejagung membuka kembali dugaan kasus korupsi yang turut melibatkan kalangan Menteri di era pemerintahan Jokowi. Diantaranya Menteri Aerlangga Hartarto pada kasus eksport ilegal minyak goreng dan Dito Ariotejo pada keterlibatan kasus korupsi jumbo BTS. Keduanya sempat diperiksa Kejagung, namun kasus nya menguap di tengah jalan. Ironisnya kedua Menteri tersebut saat ini duduk pula dalam kabinet Presiden Prabowo.
Pada gebrakan pemberantas suap para beking Judol kepada pejabat dan pegawai Pemerintah. Masyarakat luas berharap pihak Kejagung dan Satgas Anti Korupsi Mabes Polri segera membawa kepengadilan ke 12 tersangka dari Kominfo termasuk juga Menteri Kominfo terdahulu Budi Ari yang diduga kuat keterlibatannya. Ratusan bandar besar Judol juga tidak bisa dibiarkan berkeliaran bebas. pihak Kejagung dan Mabes Polri mesti menyeret semua ke pengadilan.
Peredaran judol selama beberapa tahun ini telah menipu 2 jutaan orang pemain judol dan mampu menguras 400 Trilyun uang penjudi per tahun 2024. Dampak negatif sosial judol ini telah menciptakan kerusakan sangat parah di tengah masyarakat. Cukup banyak kasus pembunuhan antar anggota keluarga dan bunuh diri dalam keluarga masyarakat Indonesia akibat dampak negatif kecanduan judol.
II. PSN dan Sengketa Tanah.
Dalam berbagai persoalan sengketa tanah yang belakangan banyak terjadi di tanah air. DPP APIB menilai persoalan pembebasan tanah PIK2 di Banten menjadi kasus paling besar di liput media online dan media sosial. Hingga saat ini DPP APIB belom melihat Kementerian terkait mengambil sikap tegas atas penolakan luas dari para tokoh bangsa, puluhan ormas ormas, LSM Hukum, Perguruan Tinggi hingga Kesultanan Banten dan MUI Pusat meminta PIK2 di batalkan karena PIK2 hanya kawasan perumahan mewah eksklusif untuk kalangan etnis tertentu sebagaimana terjadi di PIK1.
DPP APIB berharap Kementerian Kehutanan & Lingkungan Hidup dapat mengaudit lingkungan atas adanya pelanggaran Rancangan Tata Ruang Wilayah PSN Tropical Coastland PIK2 dan dugaan penyerobotan tanah negara di kawasan pantai Mangrove yang di temukan Menteri BPN Nusron Wahid. PSN Tropical Coastland PIK2 sebaiknya agar di re-desain kembali dan di berikan sanksi hukum terhadap Developer PIK2 apabila melanggar kepemilikan tanah negara.
Banyak rumor beredar di berbagai platform media sosial bahwa PIK2 di set masuk dalam PSN karena balas jasa mantan Presiden Jokowi kepada PT. Agung Sedayu yang telah ikut membangun sebuah Hotel bintang 5 milik Taipan Aguan di kawasan premium IKN. Hal ini secara tidak langsung juga telah di akui Aguan pada wawancara di majalah Tempo online.
Agar tidak tumpang tindih antara proyek PSN Tropical Coastland dengan PIK2, DPP APIB saran kan PSN Tropical Coastland di evaluasi dan proyek itu sebaiknya ditarik dari PIK2 dan di biayai oleh negara dan di kerjakan BUMN Karya.
Kawasan Wisata Pantai PSN Tropical Coastland sebaiknya nanti dikelola secara profesional oleh perusahaan BUMN Pariwisata dan BUMD Banten, jadi bukan oleh swasta PIK2. Sudah ada contoh, kawasan wisata Ancol itu dapat dikelola dengan dilengkapi berbagai arena wisata dan wahana permainan modern dan dikelola dengan baik oleh BUMD di DKI.
Sebagaimana pemberitaan dan laporan masyarakat yang massive beredar di pelbagai koran dan media sosial tersebut. Pada kasus pembebasan tanah proyek perumahan eksklusif PIK2 , sudah waktunya pihak BPK dan KPK dapat turun memeriksa terjadinya dugaan suap atas praktek rekayasa penurunan harga NJOP pembebasan harga tanah rakyat dari harga rata rata NJOP diatas 200 ribuan per meter diturunkan menjadi 35 – 40 ribu per meter. Praktek pembebasan yang diiringi berbagai tekanan kepada rakyat pemilik tanah, dengan alasan pembebasan tanah itu untuk Proyek PSN itu sangat manipulatif dan cenderung koruptif terhadap hak rakyat pemilik tanah.
Karena pada Faktanya perumahan mewah dan pusat hiburan elit PIK2 itu adalah murni proyek bisnis komersial oleh Pengembang Agung Sedayu group dan Salim Group , tidak termasuk bagian PSN . Sehingga pembayaran harga pembebasan tanah adalah berdasar harga pasar dan kesepakatan bukan paksaan. Diduga developer PIK2 ini sengaja mendistorsi informasi dan memanfaatkan oknum PNS di banyak Kecamatan untuk melakukan manipulasi informasi untuk mendapatkan tanah rakyat semurahnya. Hal itu tentu dapat berjalan karena itu melibatkan banyak oknum Kades atas arahan pihak Pengembang.
Bila dugaan ini terbukti, hal Ini dapat menjadi kasus korupsi yang merugikan bukan hanya terhadap rakyat Banten sebagai pemilik tanah tapi juga merugikan pendapatan negara yang sangat besar mencapai ratusan Trilyun rupiah karena negara kehilangan pajak jual beli tanah yang sangat besar dimana diperkirakan lahan rakyat yang dibebaskan lebih 40 ribu hektar tanah rakyat Banten di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang. Ini akan menjadi skandal besar korupsi State Corporate Crime, yang melibatkan langsung aparat kades dan kecamatan dan pejabat tinggi pemerintahan.
Dalam persoalan ini, Sultan Banten Raden Bagus Hendra Hasunggeni dengan tegas menyatakan menolak proyek PIK2 di Banten. Apabila pemerintah tetap memberi izin proyek perumahan dan pusat hiburan eksclusif itu, Sultan Banten Akan meminta kepada Presiden Prabowo apabila proyek rumah mewah ini tetap akan di teruskan di Banten , agar disesuaikan dahulu harga tanah sesuai harga pasar yang berlaku dan dibayarkan terlebih dahulu kepada para pemilik tanah yang telah dimanipulasi dengan modus penurunan NJOP nya saat pembebasan.
Menurut Sultan Banten, Perumahan PIK2 dapat dipertimbangkan untuk di teruskan apabila konsep nya adalah menjadi perumahan religi sesuai dengan lingkungan mayoritas pemeluk Islam di tanah Banten. Apalagi seluruh tanah yang dibebaskan merupakan wilayah tanah ulayat Kesultanan Banten yang agamis.
Dalam laporan Konsorsium Pembaruan Agraria ( KPA), selama era pemerintahan Jokowi, terdapat 571 ribu hektar terkait kasus tanah dimana modus penguasaan tanah rakyat atau tanah adat terjadi sengketa dimana pembelian tanah rakyat dipaksakan secara murah bahkan terjadi pencaplokan terhadap tanah rakyat dan tanah adat tersebut.
Konflik tanah paling banyak terjadi dan paling menonjol pada proyek proyek PSN dan Proyek ekspansi kelompok bisnis Konglomerat swasta sektor perkebunan sawit dan HTI Pulp.
Dalam beberapa tahun terakhir proyek pembebasan tanah berujung pahit bagi rakyat karena perebutan hak milik rakyat. Warga adat, rakyat pedesaan, ribuan petani dan nelayan pemilik tanah tergusur Karena ketamakan dan keangkuhan proyek PSN dan kelompok bisnis konglomerat swasta yang tidak henti ekspansi bisnisnya di sektor perkebunan kelapa sawit dan industri Kehutanan HTI.
Sengketa dan perampasan tanah rakyat atau tanah adat ini belakangan banyak terjadi pada Perkebunan Sawit di Kaltim, Kalbar dan di Papua Selatan.
Sengketa dan pencaplokan tanah rakyat pada sektor pembangunan HTI banyak terjadi pada ekspansi HTI PT. TPL milik RGE Group di Sumut dan juga ekspansi pembangunan HTI PT. WKS milik Sinar Mas Group di Jambi dan Riau. RGE group , dulu bernama RGM Group dan Sinar Mas Group adalah dua raksasa perkebunan sawit , HTI dan industri Pulp yang mana ke dua kelompok bisnis Konglomerasi tersebut masing masing telah menguasai lebih 3 jutaan hektar areal HGU dan HTI milik negara di seluruh Indonesia.
III. Bangkrutnya Industri Tekstil
Sektor Industri sebagai salah satu pilar utama perekonomian Indonesia saat ini sedang mengalami masa sulit. Setahun terakhir semakin banyaknya jumlah pabrik tekstil yang tutup karena bangkrut. Data hingga kini terdapat 60 pabrik tutup dengan ratusan ribu buruh di PHK. Tahun depan akan semakin bertambah pabrik sejenis tutup dan berpotensi besar diikuti tutupnya pabrik Manufaktur dan Consumer Goods.
DPP APIB berharap Pemerintahan Presiden Prabowo dapat membantu memecahkan persoalan ini dengan sangat serius. Jangan biarkan industri padat kerja dan padat modal tersebut tutup karena tidak mampu bersaing dengan produk import barang murah dari Cina Tiongkok
Pemerintah harus cabut kembali Peraturan Menteri Perdagangan No. 08/ 2024 yang diterbitkan Menteri Zulkipli Hasan di era Pemerintahan Jokowi. Permendag itu dituding kalangan pabrik tekstil sebagai pembuka kran besar import barang murah Tiongkok selebarnya tanpa batas masuk ke dalam negeri dan menyebabkan membanjir nya belasan ribu kontainer barang murah import Cina Tiongkok per bulan sehingga sampai mengantri bongkar muat setiap hari di pelabuhan Tanjung Priok.
Bangkrutnya puluhan pabrik itu juga disinyalir terjadi karena masuknya penyelundupan import barang murah ilegal juga. Namun terbitnya Permendag itu adalah merupakan penyebab utama kebangkrutan puluhan pabrik tekstil dalam negeri.
Pertanyaannya apakah mungkin Permendag yang bisa membunuh puluhan pabrik tekstil dalam negeri Indonesia itu ada hubungan suap menyuap dengan nilai besar dari pihak eksportir besar Tiongkok & importir besar dalam negeri dengan pejabat pejabat Kementerian Perdagangan terdahulu.
Bila melihat ini dalam rangka kerjasama perdagangan maupun kerjasama ekonomi antara Tiongkok dan Indonesia pertanyaan krusial lain muncul; apakah pemerintah Indonesia bersedia dan tega menutup puluhan pabrik tekstilnya dan mengorbankan nasib jutaan buruhnya di PHK hanya karena menjaga hubungan baik dengan Tiongkok agar puluhan pabrik tekstil Tiongkok tetap hidup dan beroperasi di negeri mereka sendiri dan nasib jutaan buruhnya aman damai bekerja dengan lancar dengan menerbitkan Permendag tersebut.
Pasti tidak ada pejabat negara dan pejabat pemerintahan yang berbuat sebodoh itu apalagi Indonesia dan Tiongkok adalah merupakan rival kompetitif dalam industri tekstil. Bila terjadi dugaan korupsi tingkat tinggi terkait pejabat tinggi yang kuat pengaruhnya di pemerintahan terdahulu mendorong terbitnya Permendag pembunuh industri tekstil dalam negeri itu hal ini menjadi perhatian serius yang perlu disikapi dengan tegas oleh Presiden Prabowo.
Apakah ada benang merah dugaan suap besar atas terbit nya Permendag tersebut, hal ini perlu pemeriksaan lebih lanjut dari KPK. Namun bila terbukti dugaan kejahatan korupsi berupa kejahatan korupsi White Collar Crime itu ada, ini akan menjadi kejahatan terburuk yang pernah terjadi dalam sejarah Republik Indonesia berdiri dan pejabat yang terlibat harus dihukum berat.
Kegagalan menyelamatkan industri tekstil dan non tekstil itu akan berpengaruh besar terhadap kondisi perekonomian makro negara kita terkait besarnya income negara yang hilang dan bertambahnya jutaan pengangguran baru dari kalangan industri.
IV. Swasembada Pangan Dan Pencegahan Emisi Karbon
Dalam hal program percepatan program Swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo, DPP APIB juga memberi penilaian positip atas gerak cepat Kementerian Pertanian yang didukung Kementerian Pertahanan dan jajarannya. Hanya dalam waktu 2 bulan pemerintahan baru Presiden Prabowo telah berhasil membangun percetakan sawah baru puluhan ribu hektar dari target 2 juta hektar di provinsi Papua Selatan, Kaltim dan Kalbar.
Upaya akselerasi kemandirian pangan dalam program ketahanan pangan ini cukup penting dan strategis. Hanya saja pemerintah harus juga hati hati dalam urusan membuka hutan secara besar besaran seluas 1 – 2 juta hektar. Karena bukan hanya menyangkut ruang hidup suku adat dan rakyat lokal Papua yang tergusur dari lingkungan hutan tempat mereka mencari makan secara turun temurun. Rakyat di Papua Selatan yang terkena percetakan sawah harus dilibatkan dalam pekerjaan pertanian cetak sawah dan terlibat dalam kegiatan pertanian yang baru itu agar tidak timbul ketimpangan ekonomi dan persoalan sosial baru.
Pemerintah juga wajib memperhatikan aspek keseimbangan ekosistem lingkungan secara nasional karena pembukaan lahan hutan yang baru dengan pertanian yang menggunakan pupuk kimia secara luas, akan terjadi peningkatan Emisi Karbon yang semakin tinggi dan menjadi penyebab Efek Rumah Kaca yang menimbulkan naiknya Pemanasan Global di muka bumi termasuk di pulau Papua.
DPP APIB berharap agar Kementerian Pertanian sebaiknya lebih banyak menggunakan pupuk organik yang unsur hara nya tinggi untuk pencapaian target panen padi dan pangan lain. Kurangi pupuk kimia akan lebih baik untuk mencegah Efek Rumah Kaca.
Seringnya terjadi bencana besar banjir dan longsor juga harus diantisipasi pemerintah dan tidak boleh diabaikan akibat pembukaan hutan besar besaran bila tidak direncanakan secara matang dan benar.
V. Harapan Lebih Baik Bangsa Indonesia Di Tahun 2025
DPP APIB berharap semoga dalam menjalani kehidupan baru di tahun 2025, pemberantasan korupsi yang di canangkan Presiden Prabowo dapat lebih optimal lagi dan mampu menekan tingginya kasus kasus korupsi yang telah lama menghancurkan sendi kehidupan bernegara dan menyusahkan rakyat Indonesia.
Harapan selanjutnya adalah pemerintahan baru era Presiden Prabowo dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih baik mencapai angka 8 persen pertahun, menciptakan lapangan kerja seluasnya terutama bagi anak bangsa Indonesia. Semoga pemerintah juga mampu mengurangi angka kemiskinan, mengurangi sebanyaknya angka pengangguran rakyat dan pada ujungnya akan tercapai peningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia menjadi lebih baik lagi.
Jakarta, 28 Desember 2024.
Erick Sitompul
Ketua umum
Aendra Medita
Wakil Ketua Umum
