Presiden Prabowo Subianto menjalankan demokrasi Pancasila dengan mengusulkan pemilihan kepala daerah melalui DPRD sesuai karakter bangsa Indonesia yang lebih mengedepankan musyawarah mufakat.
“Gagasan Presiden Prabowo adalah jalan tengah memilih proses demokrasi Pancasila, tidak dengan jalan cara Soeharto dan tidak pula dengan jalan demokrasi kebablasan liberal yang penuh modal/kapitalis di antara ratusan juta rakyatnya yang masih miskin,” kata kader PDIP Beathor Suryadi kepada redaksi www.suaranasional.com, Senin (23/12/2024).
Pilkada secara langsung, kata Beathor memunculkan kongkalikong oligarki, parpol dan calon kepala daerah. “Mereka mengeruk Sumber Daya Alam (SDA) demi memenangkan calon kepala daerah,” tegasnya.
Menurut Beathor, lembaga penegak hukum perlu dilibatkan dalam mengawasi pemilihan kepala daerah melalui DPRD. “Jangan sampai ada transaksional di antara elite parpol untuk memilih kepala daerah melalui DPRD,” papar mantan tahanan politik era Soeharto.
Kata Beathor, perwakilan parpol di DPRD bisa mengusulkan masing-masing calon kepala daerah. “Mereka bermusyawarah mufakat untuk mencari kepala daerah yang terbaik,” ungkapnya.
Beathor mengatakan, pemilihan kepala daerah melalui DPRD hemat biaya dan tidak menimbulkan gesekan di masyarakat. “Anggaran Pilkada langsung lebih baik dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan maupun kebutuhan penting lainnya,” tegas Beathor.
