Politikus NasDem Fauzi Amro menyebutkan bahwa PDIP tidak konsisten dengan kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang akan berlaku pada 1 Januari 2025. Kebijakan tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Ia menilai PDIP sebagai pengkhianat jika mengabaikan kebijakan yang sudah disepakati oleh DPR RI (termasuk PDIP) bersama pemerintah. “Sekarang PDIP menolak kenaikan PPN 12 persen, berarti mereka mengkhianati atau mengingkari kesepakatan yang dibuat bersama,” ujar Fauzi dalam keterangan tertulis, Senin (23/12/2024).
“Sikap ini seperti ‘lempar batu sembunyi tangan’ dan berpotensi mempolitisasi isu untuk meraih simpati publik,” tuturnya.
Fauzi juga mengingatkan bahwa pembahasan UU HPP telah disepakati oleh semua pihak, yakni pemerintah dan badan legislatif DPR RI, termasuk PDIP.
Ia menegaskan bahwa penolakan PDIP terhadap kebijakan tersebut bertentangan dengan keputusan yang telah diambil partai moncong putih itu pada 7 Oktober 2021 melalui rapat paripurna.
“Bahkan, dalam pembahasannya, Panitia Kerja (Panja) RUU HPP dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP, Dolfie Othniel Frederic Palit,” kata dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua Partai Gerindra, Rahayu Saraswati, heran dengan PDIP yang menolak rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai PPN 12 persen, padahal sebelumnya PDIP mendukung rencana tersebut.
Sara mengingatkan bahwa PDIP sempat menyarankan PPN 12 persen dalam rapat paripurna. Bahkan, dia mengaku sempat kaget dengan pendapat yang disampaikan oleh PDIP.
“Itulah kenapa saya heran saat ada kader PDIP berbicara di rapat paripurna, tiba-tiba menyampaikan pendapatnya tentang PPN 12 persen,” ujar Sara.
Saat itu, Sara mengaku melihat banyak orang yang memperhatikan PDIP saat menyuarakan soal PPN 12 persen.
“Jujur saja, banyak dari kita saat itu hanya bisa senyum dan geleng-geleng ketawa. Dalam hati, hebat kali memang kawan ini bikin kontennya,” tuturnya
