TNI dan Polri Kebobolan Menjaga Negara, Tugas Prabowo Makin Berat

Oleh: Memet Hakim, Pengamat Sosial, Wanhat APIB & APP TNI

Alih-alih cari alesan supaya aman, yang terjadi malah makin terbuka boroknya PIK2. Hal ini sangat mungkin terjadi juga di BSD kawasan pemukiman yang dijadikan PSN. Keduanya sama2 milik taipan oligarki.

Penjelasan Achmad Khozinudin di dalam wawancaranya dengan Bang Edy Mulyadi di YouTube channelnya, menyatakan layer terdekatnya seperti Ara Sirait dan Yoris W, dianggap gagal menyelamatkan Aguan. Berita dari Tempo memperkuat analisisnya.

Bagaimana Aguan ini bisa menggunakan mobil dinas Mabes TNI dan dikawal mobil polisi menandakan bahwa baik oknum polisi maupun oknum TNI sudah menjadi asetnya Aguan. Bagaimana tidak fasilitas negara hasil pajak dari rakyat, bisa dipakai oleh pengusaha licik dan serakah serta merusak mental pejabat dan aparat ini.

Untunglah masih banyak para tokoh dan rakyat yang waras otaknya, mereka tulus mencintai cinta Tanah air ini, walau tidak dibayar/digaji sekalipun. *Itulah sebabnya TNI harus bersama rakyat karena lahir dari rakyat, agar dapat bersama menjaga negara ini, dari penjajahan gaya baru*.

Selama pejabat dan aparat dapat disuap dan dibeli, cina2 kafir bersama teman2nya yg merusak mental dan moral akan tetap mengendalikan negara kita. Ini sangat berbahaya buat kelangsungan negeri tercinta ini. Indonesia dirusak dari dalam oleh mereka untuk keuntungan bisnis dan politik mereka.

Yang jelas PIK 1, PIK 2, BSD dan IKN bukan untuk pribumi yang mayoritas Muslim, tapi untuk Cindo2 kaya dan Cina pendatang. Rasanya TNI sudah kebobolan, taktik Aguan cs menyiapkan tempat buat tentara Cina semakin terbuka, diduga ada oknum TNI dan oknum jendral TNI terlibat di dalamnya. Prabowo harus mau bersih- bersih jika ingin programnya tercapai.

Kaki tangan Aguan cs ini sudah merembet kemana-mana, ke Kabinet, ke DPD dan ke pejabat di Daerah. Ini cara Cina menguasai Indonesia, mulai dari penguasaan ekonomi, sekarang sudah merembet ke lahan penduduk, bahkan peraturan2 seperti Omnibus Law juga dibuat untuk kenyamanan mereka.

Seingat saya TNI sudah kebobolan 3x oleh PKI, pertama pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948, kedua saat 30 September 1965 dan sekarang PKI gaya baru yang menyusul atau disusupkan dengan apik, sehingga Jokowi jadi presiden.

Jika di Madiun pemberontakan dapat dipadamkan Oleh TNI yang dipimpin oleh Kol. Nasution, di bantu oleh Kol. Gatot Subroto dan Kol Sungkono dari Divisi Siliwangi, tahun 1965 ditumpas TNI RPKAD dipimpin oleh Kol. Sarwo Edhie dan Yon 328 Kujang Siliwangi
dibawah Mayjen Suharto. Sekarang belum jelas siapa yang akan memimpin gerakan penyusupan ini, tapi diduga para taipan ini ada di belakangnya.

Tahun 1292-1294 pasukan Cina tidak bisa mengalahkan kerajaan di Indonesia seperti Kertanegara dan Mojopahit, walaupun Eropa dan Asia lainnya bisa mereka taklukan. Dendam ini akan terus membara di hati kecil oligarki Cina ini, sehingga mereka beternak para pejabat dan oknum aparat yang lemah, agar Indonesia lebih mudah dikuasai mereka.

Lihatkan bagaimana pula investasi bisa menjadi invasi, di Sulteng, IKN, Rempang dan PIK 2. Bagaimana menteri investasi bisa membuat aturan hukum baru, bahkan menyewakan lahan negara sampai 190 tahun. Ini jelas merupakan tindakan penghianatan terhadap negara.

Saat terjadi bentrokan berdarah di Morowali, secara kasat mata terlihat keberpihakan aparat dan pejabat para tka Cina. Berita yang beredar yang masuk tahanan adalah tk pribumi, sedang tka Cinanya cukup diamankan. Padahal aparat dan pejabat itu digaji dari pajak yang dikumpulkan dari rakyat. Inilah bahayanya suap terhadap keberlangsungan NKRI, tidak sedikit yang mau menjual negara ini demi yang dan jabatan. Komandan penghianatnya siapa lagi kalau bukan Jokowi.

Bagaimana para Pejabat dari mulai Kepala Desa sampai Gubernur bisa tidak berdaya menghadapi invasi ini? Contoh terbaru di PIK 2 ini yang ramai di medsos dan berita utama. TNI yang begitu teguh menjaga negara ini pun sampai kebobolan, silau dengan pengaruh yang para taipan ini. Sekelas TNI juga tidak berani menolak keinginan para taipan, apalagi polisi dan ASN.

Nah mumpung belum terlanjur, Prabowo harus menarik batas yang tegas, supaya para taipan ini tidak bertindak lebih jauh menguasai negara kita yang merdeka dengan berdarah darah. Sejarah selalu berulang, ini kesempatan baik buat Prabowo untuk menyelamatkan NKRI ini.

Prabowo harus melarang oara taipan membantu oknum2 TNI, POLRI, ASN, Kabinet, Legislatif dan Yudikatif. Pemerintah dilarang meminta bantuan para taipan, biarlah mereka berbisnis as usual tanpa mendapatkan kemudahan dari pemerintah, mereka sudah cukup kaya bahkan kekayaan kelompok mereka itu bisa mencapai separo dari kekayaan Indonesia.

Para taipan jagat ini sudah memandang rendah bangsa Indonesia, merasa para pemimpin bangsa ini mudah dibeli dan disuap, sehingga para pejabat dan aparat tega meminjamkan lahan negara, aset negara, bahkan mengusir bangsanya sendiri untuk kepentingan perusahaan mereka. itulah sebabnya mengapa orang miskin tidak berkurang selama 10 tahun ini.

Menyuap dan yang disuap sama2 pelaku korupsi, bahkan meminjamkan mobil dinas dan memberikan pengawal pada perusahaan itu juga tentu termasuk korupsi. Didalam UU korupsi jelas tercantum gratifikasi itu adalah penyuapan, kalau pemerasan itu lebih gawat lagi. Apa yang dicontohkan rejim Jokowi menyandera lawan tidak terjadi lagi pada pemerintahan Prabowo.

Tugas Prabowo membawa NKRI dan melindunginya sungguh berat, apalagi pengaruh Jokowi belum bisa ditangkal. Prabowi harus memiliki ketegasan dan kekuatan moral untuk lepas dari jeratan Jokowi dan anaknya ini. Merangkul kawan dan lawan itu sungguh mulia, tetapi jika kawan selalu ingin menjerumuskan, sebaiknya dihindari. Gunakan lawan politik diyakini akan lebih baik buat Prabowo.

Bandung, 9 Desember 2024

Simak berita dan artikel lainnya di Google News