JAKARTA – Kritik atas komposisi Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka hingga kini belum juga surut.
Pemicunya, personil kabinet yang lebih banyak berasal dari partai politik dibandingkan dengan profesional. Namun pengamat Hukum yang juga pegiat antikorupsi Hardjuno Wiwoho, menilai kritik terhadap struktur Kabinet Merah Putih ini tidak tepat. Pasalnya, tokoh-tokoh yang dipilih ini memiliki keahlian dan kompetensi yang mumpuni dibidangnya.
“Saya melihatnya, kompetensi anggota kabinet ini sangat lengkap. Dan sekaligus menepis anggapan ada “cawe-cawe” dalam penyusunan kabinet ini,” terang Hardjuno.
Menurut Hardjuno, Presiden Prabowo sangat cerdas memilih pembantunya. Komposisi kabinet ini merupakan kombinasi yang ideal antara partai politik dan profesional yang berkompeten di bidangnya masing-masing.
“Justru, jika kita lihat dari kalangan internal Gerindra, beberapa tokoh kunci dipercaya memegang posisi strategis,” jelas Hardjuno.
Nama-nama seperti Prasetyo Hadi yang diangkat menjadi Menteri Sekretaris Negara, Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Supratman Andi Agtas yang menjadi Menteri Hukum, serta Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan menunjukkan bahwa Partai Gerindra memiliki peran signifikan dalam kabinet ini.
Hardjuno menegaskan keterlibatan para tokoh internal Gerindra menunjukkan bahwa kabinet ini tidak hanya mengakomodir kepentingan partai-partai lain saja.
“Tetapi Presiden Prabowo mengedepankan tokoh-tokoh partai yang kompeten dan loyal, serta memiliki rekam jejak yang baik dalam politik dan pemerintahan,” urainya.
Lebih lanjut, Hardjuno yang juga kandidat Doktor Unair ini menilai komposisi Kabinet Merah Putih ini seimbang antara kader partai dan professional.
“Lihat saja banyak profesional dari berbagai bidang yang menduduki posisi penting,” terangnya.
Nama-nama seperti Dody Hanggodo, yang dipercaya sebagai Menteri Pekerjaan Umum (PU), serta Sri Mulyani Indrawati yang kembali diangkat sebagai Menteri Keuangan, menunjukkan keinginan Prabowo untuk memastikan bahwa kementerian diisi oleh mereka yang memiliki keahlian teknis mumpuni.
“Ini jelas menunjukkan bahwa kabinet Prabowo tidak hanya mengakomodasi partai politik, tetapi juga memperhatikan profesionalisme dan kompetensi,” lanjut Hardjuno.
Demikian juga dengan tokoh seperti Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan), Sakti Wahyu Trenggono (Menteri Kelautan dan Perikanan), dan Erick Thohir (Menteri BUMN), sebagai bukti kehadiran profesional yang kredibel dalam kabinet ini.
Karena itu Hardjuno menepis, kritikan yang menyebutkan kabinet ini hanya mengakomodasi kepentingan politik saja.
“Hal ini tentu tidak berdasar. Kabinet ini mencerminkan keseimbangan antara kepentingan partai, terutama Gerindra, dengan kebutuhan teknokratik yang diisi oleh profesional yang berpengalaman di bidang masing-masing,” urainya.
Lebih lanjut, Hardjuno menyarankan agar pengamat politik lebih jeli melihat komposisi kabinet ini dan tidak terburu-buru memberikan penilaian.
“Kita berharap kabinet Prabowo ini mampu bekerja secara optimal dengan dukungan dari berbagai latar belakang, baik dari partai maupun profesional, untuk membawa Indonesia lebih maju,” urainya.
“Kita tunggu saja lah mereka bekerja 100 hari ke depan. Jangan buru-buru menjudge berarti gini gitu. Pak Prabowo adalah presiden kita, mari kita tunggu beliau dan timnya bekerja. Saya sih berharap agenda pemberantasan korupsi jadi prioritas utama. Siapapun menterinya harus punya komitmen kuat akan anti korupsi,” pungkas Hardjuno.
