Dewi Irawan: Presiden Gemoy, Kabinet Gendut dan Beliau Bilang 2030 Indonesia Bubar

Dewi Artis Dewi Irawan mengkritik jumlah anggota kabinet Prabowo yang sangat banyak dan tidak efektif dalam menyelesaikan persoalan bangsa.

“Presidennya gemoy , Kabinetnya gendut … menuju Indonesia Gembrot … Beliau blg 2030 Indonesia Bubar , yg bikin bubar dia sendiri 😖🤕😵‍💫,” kata Dewi Irawan di akun X, Jumat (18/10/2024).

Center of Economic and Law Studies (Celios) memprediksi kabinet gemuk Presiden Terpilih dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bakal memboroskan anggaran hingga Rp1,95 triliun.

Prabowo diketahui telah memanggil total 108 sosok yang disebut-sebut akan menjabat sebagai menteri, wakil menteri (wamen) hingga kepala lembaga untuk mengisi posisi strategis dalam kabinet kerja pemerintahannya mendatang.

Beberapa kementerian juga dikabarkan bakal memiliki lebih dari dua wamen seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Peneliti Celios Galau D Muhammad mengatakan pembagian jabatan ini berpotensi menciptakan pemborosan anggaran yang signifikan.

“Semakin banyaknya wakil menteri yang diangkat berarti akan meningkatkan belanja negara, termasuk gaji para staf pendukung, pengadaan mobil dinas, fasilitas kantor, hingga pembayaran gaji pensiun bagi menteri dan wakil menteri tersebut,” ucap Galau dalam keterangan resmi, Kamis (17/10).

Menurutnya, seluruh tanggungan di atas akan semakin memperparah kerentanan fiskal akibat jatuh tempo utang dan turunnya penerimaan pajak.

Sementara analisa Celios menunjukkan adanya potensi pembengkakan anggaran hingga Rp1,95 triliun selama lima tahun ke depan akibat koalisi gemuk Prabowo-Gibran. Angka itu belum termasuk beban belanja barang yang timbul akibat pembangunan fasilitas kantor atau gedung lembaga baru.

Estimasi pembengkakan anggaran tersebut berdasarkan asumsi perhitungan gaji dan tunjangan menteri sebesar Rp150 juta per bulan, gaji dan tunjangan wamen sebesar Rp100 juta per bulan, dan anggaran operasional yang diasumsikan Rp500 juta per bulan per menteri dan wakil menteri.

 

Simak berita dan artikel lainnya di Google News