Oleh: Rokhmat Widodo, pengamat politik dan kader Muhammadiyah Kudus
Mempredikasi pemberantasan korupsi di era pemerintahan Prabowo Subianto merupakan topik yang semakin relevan mengingat tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam hal integritas dan transparansi pemerintahan. Korupsi telah menjadi permasalahan sistemik yang merusak fondasi demokrasi dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis langkah-langkah yang mungkin diambil oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo dalam mengatasi isu ini, serta tantangan dan harapan yang menyertainya.
Prabowo Subianto, seorang tokoh militer dan politik yang telah lama terlibat dalam dinamika pemerintahan Indonesia, dikenal dengan komitmennya terhadap pembangunan dan reformasi. Namun, untuk dapat mewujudkan visi tersebut, pemberantasan korupsi harus menjadi salah satu prioritas utama. Dalam hal ini, penguatan lembaga antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sangat krusial. KPK telah berperan penting dalam memberantas praktik korupsi di Indonesia, namun di era pemerintahan yang baru, ada kekhawatiran terhadap independensi dan kewenangan KPK.
Salah satu langkah yang diharapkan adalah pengembalian kewenangan KPK yang sempat tergerus oleh berbagai kebijakan sebelumnya. Undang-Undang KPK yang disahkan pada tahun 2019 telah mengurangi sejumlah kewenangan lembaga ini, seperti dalam hal penyadapan dan pengawasan.
Oleh karena itu, pemulihan kekuatan KPK harus menjadi agenda utama. Prabowo perlu mengedepankan kebijakan yang mendukung peran KPK, bukan justru membatasi ruang gerak lembaga yang selama ini menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi.
Selain itu, pendekatan pencegahan juga perlu ditekankan. Pendidikan anti-korupsi harus dimulai sejak dini, baik di tingkat sekolah dasar hingga pendidikan tinggi. Kesadaran akan bahaya korupsi dan dampaknya terhadap masyarakat harus ditanamkan kepada generasi muda.
Selama ini, banyak orang yang terlibat dalam praktik korupsi tanpa memahami sepenuhnya konsekuensi dari tindakan mereka. Oleh karena itu, kampanye kesadaran publik yang masif dan pendidikan formal tentang korupsi menjadi langkah strategis dalam menciptakan kultur anti-korupsi di masyarakat.
Selanjutnya, pemerintah juga perlu memperkuat sistem pengawasan dalam pengelolaan anggaran dan proyek publik. Transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, menjadi sangat penting. Melalui platform digital dan teknologi informasi, masyarakat dapat dilibatkan dalam proses pengawasan ini. Masyarakat yang terlibat aktif dalam pemantauan penggunaan anggaran akan menciptakan sistem checks and balances yang lebih efektif, sehingga praktik korupsi dapat diminimalisir.
Di sisi lain, tantangan utama dalam pemberantasan korupsi di era Prabowo adalah potensi konflik kepentingan. Mengingat latar belakang Prabowo di dunia militer dan bisnis, ada kekhawatiran bahwa kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dapat memengaruhi kebijakan publik. Untuk mengatasi ini, diperlukan komitmen yang kuat dari pemimpin untuk bersikap transparan dan akuntabel. Penguatan lembaga-lembaga pengawas dan penegakan hukum, serta penegasan bahwa tidak ada yang kebal hukum, harus menjadi bagian integral dari strategi pemberantasan korupsi.
Lebih jauh, keterlibatan masyarakat sipil dalam proses pengawasan dan pemberantasan korupsi juga sangat penting. Organisasi non-pemerintah (NGO) dan komunitas lokal dapat berperan aktif dalam mendeteksi dan melaporkan praktik korupsi. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil dapat menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pemberantasan korupsi. Prabowo perlu menciptakan ruang dialog yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat, sehingga suara rakyat dapat didengar dan menjadi bagian dari pengambilan keputusan.
Menghadapi tantangan pemberantasan korupsi di era pemerintahan Prabowo tidak akan mudah. Namun, jika langkah-langkah strategis dan komprehensif diambil, ada harapan untuk menciptakan perubahan yang signifikan. Pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Kesadaran akan pentingnya integritas dan transparansi harus menjadi bagian dari budaya bangsa.
Melihat ke depan, penting bagi Prabowo untuk tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga menciptakan sistem yang mencegah terjadinya korupsi. Reformasi birokrasi yang bersih, profesional, dan akuntabel harus menjadi bagian dari agenda pemerintahan. Sektor publik yang bersih dari korupsi akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
Kesimpulannya, mempredikasi pemberantasan korupsi di era pemerintahan Prabowo memerlukan komitmen yang kuat, tindakan nyata, dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, Indonesia dapat berharap untuk melihat penurunan tingkat korupsi dan peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Era baru ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Prabowo dan timnya untuk membuktikan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya sebuah slogan, tetapi merupakan langkah nyata menuju Indonesia yang lebih baik.
