Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi melontarkan jawaban ngawur saat diberi kesempatan menjelaskan perihal adanya aturan larangan penggunaan jilbab pada Paskibraka di HUT RI di IKN. Ia justru memamerkan berbagai prestasi kala ia bersekolah.
“Jadi sekali lagi kami mohon maaf, kalau terkait agama mohon maaf, agama saya Islam, saya tegaskan betul saya sejak umur 12 tahun dikirim ke pesantren, saya sudah juara pidato sepesantren,” ucap Yudian saat rapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2024).
Tak cuma soal juara pidato, ia juga mengklaim dirinya sebagai salah satu santri yang mendapatkan nilai tertinggi dalam mata pelajaran tafsir Alquran
“Dan saya mungkin hanya satu-satunya mungkin ya orang pesantren yang bisa mendapat tafsir Alquran nilainya 100 atau 10. Kemudian saya kuliah di IAIN, saya pernah menerjemahkan lebih dari 50 buku dari Arab, Inggris, Indonesia,” ujar dia.
Bahkan dirinya sempat memberi kuliah kepada peserta rapat, berkaitan dengan sisi positif dan negatif yang dimiliki manusia.
“Sampai di sini saya mengatakan, perekat terkuat kata SARA bagi pancasila itu adalah agama. Tapi jangan salah, penghancur terkuatnya juga adalah agama juga. Oleh karena itu, dalam peribahasa saya itu saya katakan Pancasila merupakan kesepakatan tertinggi masyarakat Indonesia, oleh karena itu jangan dibenturkan dengan agama,” ujar dia
Padahal beberapa anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN Guspardi Gaus kesal bukan main dengan Kepala BPIP Yudian Wahyudi yang sempat bikin heboh terkait larangan hijab pada Paskibraka. Bahkan Yudian sempat mengabaikan pemanggilan sebelumnya.
Ia menilai sebagai seorang profesor, seharusnya Yudian sudah dapat mempertimbangkan risiko yang akan dihadapi ketika mengambil sebuah keputusan.
“Profesor ini jabatan publik, hati-hati dalam mengambil kebijakan dan keputusan. Kemarin timbul sesuatu yang sebetulnya saya iba kepada profesor. Harusnya kan profesor dalam menyikapi membuat kebijakan dan keputusan, tentu kan sudah mengantisipasi orang bicara A, kita sudah bicara Z,” tutur Guspardi di Jakarta, Selasa (10/9/2024)
Anggota Komisi II dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera meminta penjelasan Yudian, dari mana informasi awal terkait pelarangan jilbab tersebut.
“Saya dapat informasi katanya bukan kepala BPIP yang melarang jilbab, mumpung ini di forum resmi, mohon dijelaskan kronologis atau kejadiannya, karena sama semua dari kita dipertanyakan terkait jilbab itu,” ucap Mardani saat rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2024).
Selain Mardani, Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Demokrat Rezka Oktoberia juga meminta kejelasan soal kericuhan ini.
“Dan kalau memang akan ada aturan tidak menggunakan ciput atau harus buka jilbab, harusnya BPIP memberitahu dari jauh hari. Kalau perlu sebelum mereka melakukan seleksi, jadi mungkin adik-adik saya yang berjilbab tidak akan ikut,” kata dia.
