Ambisi di balik mahalnya biaya penyelenggaraan HUT RI ke 79 di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) memunculkan polemik panjang. Ironisnya, sejumlah pejabat di lingkaran Presiden Joko Widodo mengeluarkan statement ‘pembelaan’ yang justru dinilai banyak pihak menyakiti hati rakyat.
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyatakan bahwa untuk national day atau hari kemerdekaan tidak ada yang mahal. “Kalau untuk national day atau hari kemerdekaan menurut saya tidak ada yang mahal, karena itu adalah hari kita. Namun bukan berarti terus penggunaan anggaran negara itu apa, suka-suka kami. Semuanya bisa dikontrol,” kata Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/8/2024).
Mantan Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen (Purn) Tri Tamtomo turut mengecam pernyataan Moeldoko tersebut. “Sangat disesalkan, di saat pajak naik, pengangguran meningkat, harga sembako naik, ada oknum pembantu Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan yang membuat mual rakyat. Ini omongan tidak mendidik. Ini celometan pejabat negara yang menyakiti hati rakyat Indonesia. Bahkan seakan-akan menantang rakyat. Bukan hanya sekali saja yang bersangkutan asal bicara, dengan model menunjukkan kekuasaannya menantang. Jangan pernah! Ingat itu semua diambil dari duit rakyat. Dari kenaikan pajak yang 2-3 kali lipat. Apakah tidak ada cara menyampaikan secara soft,” tegas Tri Tamtomo.
Tri Tamtomo menegaskan, acara peringatan HUT RI adalah acara seremonial yang sifatnya sesaat. HUT RI 79 di IKN memang monumental, karena sejak Indonesia merdeka, baru di era Pemerintahan Joko Widodo ada pergeseran ibu kota. “Baru di Pemerintahan ini ada pergeseran ibukota. Saya berani jamin dan yakin, kajiannya tidak dibikin. Karena pada tahun awal itu saya di Timlak KKIP. Yang notabene adalah terkait erat dengan kepresidenan. Jangan pernah kita lupa, dalam melakukan sesuatu yang strategis, harus diawali dengan pembuatan kajian dan telaah dalam bentuk tulisan bagi masing-masing lembaga dan kementerian. Bukan kajian ABS. Yang mengabaikan nilai Ketupak, dalam tentara ada ‘cumemu’, ini jangan dihilangkan,” ungkap Tri Tamtomo.
Peringatan HUT RI, kata Tri Tamtomo bukan merebut kemerdekaan dari penjajah. Kewajiban anak bangsa hari ini adalah mengisi kemerdekaan. Presiden RI dari Soekarno sampai Joko Widodo telah berbuat banyak untuk negara. “Jadi jangan dilihat karena Jokowi memberikan kursi kepada Anda, Anda langsung ‘ngampulin’ Jokowi. Kalau Anda bilang bahwa untuk merebut kemerdekaan mahal, itu betul. Jangan pernah gunakan gaya nantang dan sok jagoan di hadapan rakyat. Apalagi Anda pernah jadi serdadu. Tolong lihat 11 azas kepemimpinan. Dari 11 itu ada ambeg paramarta, di situ ada gemi nastiti. Harusnya ini dihitung. Ambeg paramarta harus mendahulukan mana yang lebih penting. Gemi nastiti, apapun pengeluaran harus dipertimbangkan dan diperhitungkan. Masih banyak pembantu presiden yang tepuk dada. Ini memang hanya oknum saja, yang genit. Ingat jabatan bukan segalanya,” jelas Tri Tamtomo.
Di balik kemegahan HUT RI 79 di IKN, Tri Tamtomo mengingatkan, saat ini kepentingan rakyat menyangkut sembilan gatra kehidupan harus mendapat perhatian. Bantuan sosial (Bansos) dan pengendalian kerusakan daerah (dalsakra) seharusnya menjadi prioritas. “Seharusnya pejabat itu memberikan penjelasan yang menyejukkan. Yang bisa diterima akal sehat masyarakat. Jangan berseloroh gak ada urusan. Emang duit elu! Duit bapak elu! Ini duit rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Jangan bikin pernyataan yang membuat gonjang-ganjing. Pernyataan itu seolah-oleh ngomong: ini gue jagoan. Hari ini tidak ada jagoan. Sebentar lagi Anda akan turun tahta,” tegas Tri Tamtomo.
Mantan anggota Komisi I DPR RI ini berharap, di era Pemerintahan Prabowo Subianto tidak ada lagi pejabat pembantu Presiden yang ‘carmuk’ (cari muka). “Mudah-mudahan di era Prabowo orang-orang carmuk jangan ada lagi. Kondisi ini membuat masyarakat jadi galau. Dinamika saat ini tiga pilar utama, ekonomi, politik, dan sosial justru terlihat acak-adut. Yang menanjak KKN dan ABS! Pejabat lupa bahwa dia duduk di posisi itu, adalah sebagai pejabat negara yang dibungkus oleh UU ASN. Pejabat adalah perekat pemersatu bangsa. Ketaatan pada aturan jangan diabaikan,” beber Tri Tamtomo.
Lebih lanjut Tri Tamtomo mengingatkan, semua pejabat harus memperhatikan akan adanya pergeseran tampuk pimpinan nasional. Di mana, semua berharap pergeseren ini terjadi soft landing. “Siapapun yang berkesempatan duduk di pemerintahan dengan status ASN ataupun P3K baik di pemerintahan sekarang ataupun yang akan datang, kalian adalah among rakyat. Pesuruh rakyat! Wajib menjalankan amanah dan mandat rakyat, dan harus membela kepentingan rakyat. Anda bukan kasta tertentu yang istimewa, yang keberadaannya di atas rakyat. Pahami Pasal 27 UUD 1945. Wajib tunduk pada peraturan perundangan-undangan. Tanpa kecuali,” kata Tri Tamtomo pada diskusi kebangsaan Indonesia Today.
