Proyek Pantai Indah Kapuk dua (PIK 2) yang membeli tanah pribumi secara murah merupakan bagian dari strategi China membangun peraturan sendiri di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). China membuat komunitas yang tertutup dan warga pribumi tidak bisa sembarangan masuk.
“Pantai Indah Kapuk Dua atau biasa disingkat menjadi PIK2, sebuah perusahaan properti yang berkantor pusat di Jakarta. Properti utama dari perusahaan ini terletak di Kecamatan Kosambi dan Teluknaga Kabupaten Tangerang, Banten dengan luas mencapai 1.064,82 hektar untuk tahap pertama. PIK 2 mempunyai aturan sendiri. China membangun negara dalam negara,” kata Koordinator Kajian Politik Merah Putih Sutoyo Abadi kepada redaksi www.suaranasional.com, Ahad (14/7/2024).
Kata Sutoyo, PIK 2 yang merugikan rakyat kecil justru dijadikan Program Strategis Nasional (PSN) oleh Rezim Jokowi. Proyek ini milik oligarki yang ditopang oleh penguasa saat ini. “Properti ini merupakan usaha patungan Agung Sedayu Group (oligarki ) sama saja akan membuat negara dalam negara, menjadi hunian warga China,” tegasnya.
Pada akhirnya, presiden berikutnya akan harus menghadapi banyak masalah dan tantangan Indonesia yang terfragmentasi, ditandai oleh ketegangan politik yang meluas akibat pengaruh penjajah gaya baru dari kebijakan Jokowi yang acak acakan eh
“Pada puncak kemarahan rakyat atas kerusakan negara yang sangat parah menuntut Jakowi mundur dan atau setelah lengser harus diseret ke meja hijau (pengadilan) atas kesalahannya menabrak kostitusi, kebijakan negara yang asal asalan merusak dan membahayakan bahaya,” tegasnya.
Tanpa beban dan merasa bersalah, memfasilitasi China “Membangun Negara Dalam Negara’, Jokowi meminta : “Harus menjadi perhatian yaitu stabilitas politik. Ini penting agar jangan sampai ada turbulensi politik, agar transisi dari pemerintah sekarang ke pemerintahan berikut ini mulus dan baik,” kata Jokowi saat memberi arahan dalam sidang kabinet paripurna soal ekonomi di Istana Negara, Jakarta, Senin, 24 Juni 2024
“Sebuah anomali yang luar biasa, turbulensi politik akibat ulah Jokowi sendiri. Semua sudah terlambat turbulensi politik Jokowi harus diadili adalah keniscayaan yang pasti akan terjadi,” pungkasnya.
