Oleh : Sholihin MS (Pemerhati Sosial dan Politik)
Keputusan NasDem dan PKB untuk bergabung dengan Prabowo-Gibran bisa dimaklumi, tapi sekaligus mempertegas arah politik kedua partai itu yang sudah tidak lagi di jalur perubahan. Memang sangat sulit menjadi oposisi jika sudah merasakan nikmat berkuasa.
Padahal salah satu ciri negara demokrasi adalah hidupnya oposisi sebagai penyeimbang pemerintah. Jika Pemerintah berorientasi pada kesejahteraan rakyat, maka kedudukan oposisi sama mulianya dengan pejabat pemerintah.
Sayangnya, selama 10 Pemerintahan Jokowi yang anti kritik peran oposisi dimatikan, sehingga fungsi _control and balance_ dari oposisi tidak terwujud. Akhirnya Pemerintah Jokowi berubah menjadi rezim otoriter dan diktator. Kehidupan demokrasi di era Jokowi telah mati suri.
Akibat dari matinya peran oposisi maka Pemerintahan Jokowi menjadi pemerintah yang tanpa kendali dalam membuat kerusakan tatanan bernegara, norma dan etika diinjak-injak, bahkan makna Pancasila mulai disimpangkan kedalam paham komunis, nila-nilai luhur dalam Pancasila telah mulai dihilangkan, seperti ditiadakannya musyawarah mufakat, dihilangkannya ruh agama dalam berbagai aturan dan Undang-undang, diterapkannya kebebasan tanpa batas, hilangnya materi pendidikan agama, sejarah, pendidikan moral Pancasila, dan sebentar lagi akan dihapus pendidikan Pramuka. Semua ini ujung-ujungnya akan dihilangkan pendidikan nila, moral, dan etika.
Jika saja Jokowi diberi kesempatan 3 periode, maka kerusakan sendi-sendi bernegara akan semakin parah dan semakin menjauhkan bangsa dan negara dari Pancasila.
Di saat negara perlu perbaikan dan perubahan dari hampir semua bidang, tapi cengkeraman China semakin kuat sehingga sehebat apapun pemerintahan “boneka” Prabowo-Gibran tidak bisa mengusik kepentingan China. Rakyat tetap akan terus dikorbankan dengan menjadikan China sebagai majikan.
Jika saja PDIP, Nasdem, PKB dan PKS komit terhadap perjuangan membela rakyat, sebagai partai yang “dikalahkan” dalam pilpres 2024 seharusnya konsisten sebagai oposisi, tidak tergiur jabatan Menteri.
Jika Pemerintah didukung Gerindra, Golkar, dan PAN sedangkan di DPR sebagai oposisi didukung oleh PDIP, Nasdem, PKB dan PKS maka DPR akan kuat sehingga ketika Program Pemerintah tidak pro rakyat bisa dihalangi.
DPR yang pro rakyat akan memulihkan kepercayaan rakyat terhadap DPR yang selama ini sudah hilang.
Tapi sayangnya, itu hanya harapan rakyat. Jika Nasdem dan PKB, apalagi jika PKS juga bergabung dengan Prabowo Gibran, lupakan bicara kemerdekaan, kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Karena bangsa Indonesia harus terus dijajah China untuk waktu yang lama karena sikap “pengkhianatan” para elit parpol.
Jangan heran jika ramalan Prabowo di tahun 2030 Indonesia akan hilang (karena sudah berganti jadi Indochina) betul-betul bakal terjadi.
Akankah rakyat membiarkan Indonesia dijajah China ?
Satu-satunya cara melawan hegemoni China adalah dilakukan Parlemen Jalanan, Pengadilan Rakyat, people power, revolusi, atau Mahkamah rakyat
Mari bergerak usir penjajah China agar Indonesia merdeka dan mandiri.
Bandung. 22 Syawwal 1445
