Bantuan sosial (bansos) merupakan program pemerintah dan tidak ada kaitan dengan pemenangan Prabowo-Gibran. Bansos untuk seluruh rakyat Indonesia.
Demikian dikatakan Ketua Umum PPJNA 98 Anto Kusumayuda dalam pernyataan kepada redaksi www.suaranasional.com, Rabu (17/4/2024). “Pernyataan Sri Mulyani dan Tri Rismaharini di MK membantah tudingan kubu 01 dan 03 adanya politisasi bansos,” jelasnya.
Kata kata Anto, Tri Rismahari menteri asal PDIP itu menjelaskan bahwa pemerintah setiap awal tahun memang mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk bansos. Untuk penyaluran 2024, SPM dikeluarkan pada 26 Januari.
“Oleh karena itu, bansos memang selalu disalurkan setiap awal tahun. Hanya saja, tahun ini kebetulan bertepatan dengan tahun politik,” ujar Anto.
Anto mengatakan, bansos adalah wujud kewajiban negara berdasarkan peraturan perundangan yang ada sebagai bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. “Jika bansos tidak diberikan sesuai dengan agenda administrasinya, termasuk soal waktunya, nanti presiden atau pemerintah bisa dianggap melanggar UU,” sambung Anto.
Ia mengatakan pada 2023 anggaran untuk program bansos mencapai Rp 476 triliun. Lalu pada 2024, anggarannya bertambah menjadi Rp 496 triliun. Anto mengatakan angka bantuan sosial tersebut sudah disetujui oleh seluruh fraksi partai di DPR.
“Untuk setiap angka-angka ini kan pasti diperlukan persetujuan dan itu menyangkut anggota legislatif, yang menyangkut semua anggota partai yang mendukung paslon 01, 03 maupun 02, jadi angka itu sudah masuk ke budget yang disetujui oleh berbagai macam pihak,” jelasnya.
Kata Anto, keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pembagian bantuan sosial (bansos) di beberapa daerah agar jangan disalahartikan. Pasalnya, Presiden Jokowi memang telah menyiapkan program bansos dari jauh-jauh hari, sebelum momentum Pilpres 2024.
“Permasalahan bansos ini kan bukan permasalahan yang begitu saja muncul, datang begitu saja. Sudah jelas menteri keuangan sudah mengalokasikan dana bansos itu,” tegasnya.
Anto menegaskan bantuan sosial yang diberikan Presiden Jokowi merupakan program pemerintah yang diperlukan rakyat. Ia meminta hal itu tak dikaitkan dengan kepentingan politik.
“Presiden datang ke pemberian BLT, itu sebelum pemilu juga dilakukan. Jadi jangan lagi bicara seolah-olah program ini baru muncul begitu saja, tetapi memang ini program yang dibutuhkan masyarakat,” kata Anto.
“Dampak El Nino ini kan masih berjalan, sampai November Indonesia masih kekeringan. Ini memang dibutuhkan saat ini. Jadi jangan ditarik ke yang lain, ini permasalahan bencana El Nino,” tambahnya.
