Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto melakukan kebohongan publik dengan menyebut algoritma sudah mendesain angka 17 persen untuk suara Ganjar-Mahfud. Selama ini saat Pilpres 2024 ada saksi dan ditonton masyarakat saat penghitungan suara sehingga bisa dilihat dan tidak ada rekayasa kecurangan.
“Rakyat bertanya-tanya bagaimana caranya itu kunci algoritma yang disebut Hasto karena sekarang media sosial yang terbuka siapapun bisa ngecek, foto langsung di TPS dan di-share. Punya saksi juga. Sekarang kayak dibilang kecurangan sedangkan selisih suara juta. Gimana caranya mencurangi suara segitu banyak 50 juta. Katakanlah misalnya di TPS ditambahin 100 suara. Semua orang nonton di TPS bukan cuma saksi-saksi tapi masyarakat juga nonton. DI bawah aman-aman aja kan enggak ada keributan,” kata aktivis Pijar 98 Sulaiman Haikal dalam podcast baru-baru ini.
Haikal mengungkapkan, ada di suatu daerah yang terkendala teknis dan dilakukan pemilihan ulang dan pemenangnya tetap Prabowo-Gibran.
“Ada kendala teknis kemudian diulang, justru suara Prabowo-Gibran yang menang. Justru sebaliknya mereka yang melakukan kecurangan. Kita punya rekaman misalnya di Majalengka, Wonosobo kemudian keterlibatan kepala daerah di Sorong Papua begitu pula di Malaysia juga ada sudah tercoblos suara Ganjar jadi ya inilah mungkin yang dibilang maling teriak maling ini gak siap kalah,” papar putra ulama kharismatik Allahuyarham KH Hasyim Adnan Alhafidz.
Haikal mengungkapkan, Harun Masiku menjadi korban gerombolannya Hasto karena diminta menyuap untuk lolos menjadi anggota DPR.
“Hasto bilang Harun Masiku itu korban. Saya sepakat sama dia Harun masuk korban gerombolannya Hasto. Harun Masiku sudah menyiapkan uang untuk menyuap. Sekarang ini Harun Masiku masih hidup atau ngak,” paparnya.
Di era SBY, kata Haikal, buronan koruptor Nazaruddin yang lari ke Kolumbia bisa ditangkap. Namun saat PDIP berkuasa tidak bisa menangkap Harun Masiku.
Hasto mengklaim PDIP paling bersih dan punya catatan melawan Orde Baru. Padahal ada aktivis dan gerakan rakyat yang punya jasa besar dalam menumbangkan Rezim Soeharto.
“Padahal kita ketahui parpol ini kotor permainannya di parlemen maupun dalam merebut elektoral dengan main uang dan sebagainya. PDIP itu paling jelas main uangnya bahkan tidak segan-segan membagikan uang di TPS, TPS para calegnya,” tegasnya.
Haikal mengkritik keras Megawati dan PDIP yang tidak pernah mengurus korban peristiwa 27 Juli 1996.
“PDIP sering memutarbalikkan fakta peristiwa 27 Juli 1996. Waktu Megawati presiden pernah ngak tuh diurus tuh korbannya. Sutiyoso yang saat peristiwa 27 Juli menjadi Pangdam Jaya justru dijadikan PDIP menjadi Gubernur DKI Jakarta,” pungkas Haikal.
