Oleh : Sholihin MS (Pemerhati Sosial dan Politik)
Salah seorang dari TKN Paslon 02, Juri Ardiantoro mengaku pihak Paslon 02 merasa dicurangi.
Apakah pernyataan ini serius atau hanya untuk mencari alibi biar tidak terus menerus dihujat oleh rakyat karena kelakuan Jokowi yang telah melakukan kecurangan secara TSM dan brutal ?
Jika serius, kenapa tidak mendukung digulirkannya Hak Angket bahkan terus menghalangi dan menyerang para pendukung Hak Angket.
Hak Angket itu hak konstitusional DPR yang digunakan untuk mencari kebenaran atas suatu persoalan yang dilakukan Presiden, lembaga Pemerintah atau pihak yang terkait. Bukankah Hak Angket belum tentu menjatuhkan pihak tertentu, apalagi jika dalam penyelidikannya tidak ditemukan kecurangan berarti bisa membersihkan diri dari semua tuduhan yang tidak benar.
Namun, jika dari awal-awal sudah menolak Hak Angket, bisa jadi dugaan masyarakat benar kalau Paslon 02 terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kecurangan Pilpres 2024 secara TSM?
Jika kita mengungkap jejak digital di tahun 2019, bukankah Prabowo sangat mengutuk adanya kecurangan Pemilu ? Kenapa sekarang malah menjadi pelaku atau pendukung kecurangan ?
Sangat mengherankan juga para Anggota DPR yang sudah digaji oleh rakyat dan seharusnya bisa mewakili rakyat tapi mereka-mereka ini sangat egois hanya mementingkan dirinya sendiri. Ketika rakyat sedang menjerit mengharapkan tindakan pembelaan untuk rakyat yang memilih, tapi justru mereka menjadi budeg (tuli) dan tidak mau tau persoalan dan penderitaan yang sedang dihadapi rakyat pemilihnya.
Apakah ketidakpedulian para Anggota Dewan ini karena merasa perutnya sudah buncit dan rekeningnya sudah terisi jutaan atau miliaran rupiah hasil korupsi sehingga mulutnya sudah dikunci oleh para oligarki taipan ?
Apa mudharatnya Hak Angket bagi Anggota Dewan ? Kalau memang takut dengan Hak Angket, ya dihilangkan saja tidak usah ada Hak Angket segala.
Jika Anggota DPR waras, amanah dan bertanggung-jawab, Hak Angket itu punya dampak yang sangat positif :
Pertama, Menunjukkan kepada rakyat kalau Anggota Dewan yang mereka pilih itu bisa diandalkan dan dibanggakan
Kedua, Sebagai salah satu Hak konstitusional, DPR memang harus menggunakannya apabila sedang diperlukan.
Ketiga, Hak Angket itu untuk menunjukkan kesetaraan antara lembaga legislatif dengan eksekutif, bukan seperti sekarang, lembaga legislatif dikendalikan lembaga eksekutif
Keempat, Hak Angket adalah upaya klarifikasi atas permasalah bangsa yang menjadikan rakyat tidak percaya kepada Pemerintah.
Kelima, Dengan digulirkannya Hak Angket maka akan membuka tabir mana yang salah mana yang benar : yang benar terpulihkan nama baiknya, yang salah harus siap menerima resiko hukumannya.
Itulah keadilan yang harus diperjuangkan oleh para Anggota Dewan (yang ingin disebut) Mulia. Jangan malah jadi pengecut dan mengkhianati rakyat. Gaji yang kalian makan itu dari rakyat tapi kenapa yang dibela bukan rakyat malah justru para oligarki taipan dan penguasa yang menzalimi rakyat ?
Jika para Anggota Dewan sudah tidak bisa membela rakyat, seharusnya hengkang saja dari gedung DPR, sehingga DPR tidak berubah jadi Dewan Pengkhianat Rakyat.
Bandung, 4 Ramadhan 1445
