Berdasar pengamatan beberapa Pemilu, kericuhan dan gugatan terhadap terjadinya kecurangan hasil pemilu yang di lakukan para oknum tertentu di hampir seluruh kabupaten kota itu adalah ketika perhitungan rekapitulasi suara di PPK Kecamatan. Demikian disampaikan Ahmad Iskandar Jaun, Wakil Ketua Umum Indonesia One.
Potensi kecurangan ini tidak pernah teratasi oleh pihak KPU dan Bawaslu karena belum berubahnya Aturan terhadap tahapan dan proses perhitungan suara dari pemilu ke pemilu, ungkap Ahmad Iskandar Jaun di dampingi Ketua Umum Indonesia One Erick Sitompul kepada media.
Kecurangan dan kericuhan yang berujung dengan gugatan Pemilu di Bawaslu dan di MK ini sebenarnya berawal dari saat proses perhitungan di PPK Kecamatan, tegas Jaun lagi.
Banyak sekali informasi tentang kecurangan dalam bentuk perubahan hasil ataupun manipulasi suara saat rekapitulasi di PKK Kecamatan kecamatan di pinggiran Kabupaten / Kota di seluruh Indonesia yang tidak dapat terawasi secara ketat oleh aparat Bawaslu, saksi parpol, saksi caleg maupun saksi capres , kata Ahmad Iskandar Jaun yang pernah menjadi Ketua KPUD Kabupaten Sukabumi tersebut.
Iskandar Jaun menengarai potensi kecurangan itu selalu terjadi karena umumnya pengumpulan C1 dan rekapitulasi baru di mulai di PPK menjelang malam bahkan hingga tengah malam, sehingga sangat berpotensi terjadinya kecurangan karena tidak ada saksi yang mengawasi.
Sehingga sangat sering rekapitulasi hasil TPS di PPK dapat tiba tiba berubah drastis yang menimbulkan komplain dan keributan. Bayangkan, bila setiap PPK itu merekap hasil 400 – 500 TPS, dugaan terjadinya jual beli suara itu di saat itu.
Tibanya C1 TPS di PPK menjelang malam atau tengah malam, karena seusai perhitungan sore hari di TPS TPS di desa desa atau kelurahan di butuhkan waktu pengantaran ber jam jam dari TPS TPS ke PPK Kecamatan yang kadang jaraknya hingga belasan kilometer, bahkan di banyak desa pesisir atau kepulauan mesti nyeberang dengan perahu dan desa desa di kaki pegunungan harus melewati jalan kecil yang sulit dengan motor bahkan naik kuda untuk menuju kantor PPK kecamatan, kata Jaun lagi.
Potensi kecurangan yg selalu berulang ini kemungkinan besar tetap berulang di Pemilu 2024. Semestinya perhitungan di PPK tidak lagi menggunakan C1 dan sudah harus menggunakan data hasil C Plano TPS, sehingga mampu menekan besarnya kecurangan di tahapan ini.
C1 akan selalu di jadikan kambing hitam sebagai biang kerok penyebab kecurangan dengan alasan C1 nya bermasalah atau terjadi kerusakan atau akibat petugas kelelahan dalam tahapan rekapitulasi, ungkap Iskandar Jaun lagi.
Perhitungan C1 ini sebagai landasan paling berpengaruh, semestinya harus tetap menggunakan data hasil C Plano TPS untuk menjadi Hasil Rekapitulasi PPK, untuk menekan sekecil mungkin praktek kecurangan tersebut tegas Jaun.
Mengingat persoalan potensi kecurangan yang sangat serius ini, Ketua Umum Indonesia One Erick Sitompul mengingatkan pihak KPU dan jajaran ke bawah serta seluruh jajaran Bawaslu di daerah agar betul betul bekerja secara profesional, jujur dan adil saat perhitungan Pemilu legislatif maupun Pilpres nantinya.
Sebagai negara demokrasi ke 3 terbaik selama ini setelah AS dan India, mestinya seluruh penyelenggara dan pengawas pemilu agar betul betul melaksanakan dan mengawasi secara ketat seluruh perhitungan mulai dari TPS hingga rekapitulasi di KPU Pusat.
Sudah terlalu banyak persepsi jelek terhadap kinerja KPU dan Bawaslu terutama dalam pelaksanaan Pemilu 2024 ini, terkait dengan terjadinya pelbagai pelanggaran Paslon, caleg dan Parpol ataupun Koalisi Parpol hingga ke tidak netralan pejabat pemerintah di pusat dan daerah yg diberitakan televisi nasional dan media sosial.
KPU dan Bawaslu harus membuktikan bahwa mereka sebagai lembaga Pemilu yang bisa di banggakan dan dapat menghantarkan produk pemilu yang paling jujur, bersih, transparan dan adil sesuai harapan seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia dan dunia Internasional menunggu hasil Pemilu Indonesia yang berkualitas, jujur dan akuntabel, tegas Erick.
