Program Ganjar-Mahfud dinilai hanya retorika dan tidak bisa menyentuh kepada masyarakat. Kartu tani di Jawa Tengah yang digagas Ganjar tidak bisa menyelesaikan kelangkaan pupuk.
“Program 03 (Ganjar-Mahfud) tidak ada bukti kayak kentut,” kata politikus Demokrat Eko Jhones di akun X, Jumat (5/1/2024).
Eko mengatakan seperti itu menanggapi pernyataan Ruhut: “Ini baru program yang benar, bukan program angin surga dan membodohi rakyat Indonesia tercinta.”
Program Prabowo-Gibran, kata Eko sudah dilaksanakan ketika Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta. “Program makan siang dan bagi-bagi susu sudah dilaksanakan saat Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta,” jelasnya.
Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah (Jateng) Sudaryono menepis pernyataan capres nomor urut 03, Ganjar Pranowo yang menyinggung pihak yang bertanya terkait sulitnya akses pupuk di Provinsi Jateng, saat debat capres tidak memahami data.
Sudaryono mengatakan, sulitnya akses terhadap pupuk subsidi adalah fakta yang selalu disampaikan para petani saat dirinya berkeliling Jateng. Salah satu faktor yang menyusahkan dipengaruhi oleh penerapan Kartu Tani.
“Para petani mengeluh sulit dapat pupuk subsidi karena Kartu Tani itu fakta di lapangan. Jadi tidak perlu menuding pihak lain tak paham data,” kata Sudaryono kepada wartawan di Jakarta, Jumat (29/12/2023).
Sudaryono menjelaskan, banyak petani di Jateng yang kesulitan dengan mekanisme penggunaan Kartu Tani. Di antaranya, terjadi di Kabupaten Karanganyar dan Kota Tegal.
“Saya mendapatkan informasi, bulan lalu ratusan petani anggota Gapoktan Sedayu, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, marah lantaran Kartu Tani tak bisa digunakan menebus pupuk bersubsidi. Lalu juga ada informasi dari Gapoktan Akur Tani Jaya Kota Tegal yang anggotanya sulit mendapatkan pupuk bersubsidi lantaran mereka tidak mendapatkan Kartu Tani,” kata Sudaryono.
Menurut Sudaryono, permasalahan Kartu Tani terjadi saat petani tak bisa menebus pupuk bersubsidi. Padahal, petani memiliki Kartu Tani dan terdata baik di Dinas Pertanian dan pihak bank yang telah ditunjuk pemerintah.
“Karena kartu berhubungan dengan bank, bahwa itu digesek mesinnya error, setelah itu menunggu beberapa hari, begitu datang error lagi, nunggu beberapa hari lagi,” terang dia
