Oleh: Memet Hakim (Wanhat APIB & APP TNI SE)
Pertahanan & Keamanan Negara sangat penting buat suatu Negara, termasuk RI jika RI memang berdaulat. Sayangnya de facto kedaulatan RI sudah dipegang oleh Oligarki dan partai berkuasa. Pembuatan anggaran biasanya disertai lobby2 di DPR, ini biasanya disertai janji2 dibawah tangan.
Kita perhatikan di dalam penyusunan RAPBN-2023 untuk instansi ini sbb :
Anggaran 2023 TNI adalah Rp 110.79 untuk 577.850 personil atau reratanya Rp 192 juta/anggota. Anggaran ini adalah anggaran semua gaji dan kegiatan. Anggaran Kepolisian 2023 adalah sebesar Rp 111, 06 trilyun untuk 436.432 personilnya atau reratanya Rp 1.526 juta/anggota.
Jadi anggaran yang diberikan pada Polri 795 % terhadap rerata anggota TNI. Dengan adanya data ini tidak salah jika banyak yg bilang TNI sudah menjadi pembantunya Polri, karena yg punya uang Polri.
Ada beberapa analisis tentang perbedaan anggaran ini.
Pertama : TNI sangat dekat hubungannya dengan rakyat karena memang TNI lahir dari rakyat, sehingga perlu dilemahkan. Kekuatan TNI itu ada pada rakyat, akan mempersulit invasi RRC ke Indonesia dan kembalinya komunis.
Kedua: Persatuan TNI dengan Polri yang sebelum ini relatif baik2 saja, harus dipecah dengan merangkul salah satunya yakni Polri. Perbedaan anggaran sampai 8x lipat ini tentu saja akan berdampak pada kecemburuan sosial pada anggota TNI terhadap anggota Polri, makanya dilevel bawah sering terjadi keributan diantara mereka.
Ketiga : Polri harus diperkuat untuk dapat mengimbangi kekuatan TNI, mengingat hanya polisi yang kesetiaannya pada negara paling lemah.
Kempat : Indikasi TNI akan dilemahkan sudah sejak lama diperlihatkan. Ada petinggi yang mengatakan bahwa TNI merupakan milik presiden bukan milik rakyat, ada petinggi TNI yang menyerang Ulama, ada petinggi TNI yang meloloskan keturunan PKI masuk TNI secara terbuka. Ada pula petinggi TNI yang menegur anak buahnya yg melarang logo palu arit di pakaian, ada pula Pangdam yang ingin negara ini baik malah dimasukin kotak, dll.
Salah satu upaya agar TNI dapat dikendalikan, maka pangkatpun dinaikkan dan menunjuk panglima yang secara personal manut dan berani menyakiti rakyat. TNI dan Polri tidak boleh membela rakyat apalagi membela Islam. Itu pada intinya, siapa saja yang dianggap mengganggu invasi RRC akan di buldozer.
Sudah menjadi rahasia umum, bahwa oligarki ikut menguasai Polri dan TNI. Indikasinya sangat jelas (Contoh kasus Rempang, Reklamasi, IKN). Oligarki tidak ingin RI menjadi kuat apalagi jika TNI-Polri bersatu dengan rakyat. Mereka sebagai kepanjangan tangan negara Tirai Bambu akan selalu ingin menguasai negeri ini. Tidak heran jika salah seorang taipan oligarki dijadikan penasihat dan digendong oleh pasukan. Sungguh memalukan dan sekaligus menyedihkan.
Kasus anggaran TNI Polri tentu tidak lepas dari peranan DPR. INAnews.co. id, 13.11.2018, menyampaikan bahwa mantan anggota DPR RI, Djoko Edi Abdurrahman mendapatkan informasi bahwa setidaknya terdapat 186 politisi merupakan keturunan dari PKI ( 32%). Disinilah anggaran ditetapkan atas dasar usulan dari pemerintah. Faham kan ? Tetapi yakinlah kekuatan TNI itu jika tetap kuat jika bersama rakyat.
“Ketahanan pangan, ketahanan spriritual, ketahanan ekonomi dan ketahanan sosial merupakan komponen utama dalam memperkuat ketahanan negara RI”.
Ketahanan pangan hanya diperoleh jika rakyat ikut serta di dalamnya. Ketahanan spritual akan kuat jika ulama dan agamanya tidak diganggu. Label macam2 seperti radikal, intoleran, teroris semua upaya tersebut hanya akan melemahkan ketahanan negara. Umat mana yg mau bantu TNI jika ulama nya di kriminalisasi, diancam, ditahan bahkan dibunuh ? Ketahanan ekonomi akan solid jika ketimpangan kesejahteraan makin kecil. Ketahanan sosial akan semakin kuat jika persatuan diantara rakyat makin erat.
Nah kekuatan diatas itulah yg secara sengaja dipecah belah sekarang, agar rakyat dan TNI bahkan Polri tidak berdaya dan manut aja, sekalipun ada invasi dari RRC. Wajarlah jika para tokoh petisi 100 minta ke MPR untuk memakdzulkan Jokowi dan wajar pula jika ada 430 tokoh melayangkan surat Mosi Tidak Percaya pada presiden Jokowi. Nyatanya memang Jokowi dkk semakin lama memerintah semakin banyak tka China dan lahan yg diinvasi.
Bisakah kita bayangkan petinggi negara ini mempersilahkan diinvasi oleh negara luar ? Aneh tapi nyata. Dimana peran TNI dan Polri saat ini. Masalahnya di lapangan hanya terlihat rakyat di berbagai daerah pembayar pajak yang menolak. TNI dan Polri yang dibiayai oleh rakyat justru mendukung invasi tersebut.
Ingat TNI tanpa rakyat sama saja dengan ikan tanpa air. Setia pada negara dan berpihak pada rakyat itu lebih utama. Patuh pada presiden yang tidak jelas integritasnya dan partai yang akan memperlemah TNI.
Anggaran Kementerian Pertahanan tahun 2023 sebanyak Rp 134.32 trilyun, lebih tinggi dari anggaran TNI dan Polri. Jika benar untuk memperkuat alutsista, kenapa tidak menugaskan PT DI, Pindad dan PAL yang memang fokus dibidangnya. Ketiga perusahaan bumn strategis itu pasti mampu mengerjakannya.
Anggaran untuk alutsista sebaiknya diserahkan pada yang menggunakannya yakni TNI. Kemenhan cukup mengawasi, mengkoreksi dan mengarahkan jika ada yg tidak sesuai. Jadi fungsi Kemenhan untuk membina dan mengawasi TNI, jangan direndahkan derajatnya menjadi “Procurement Departemennya TNI”. Akan tetapi baik Kemenhan maupun TNI dapat menugaskan bumn strategis diatas untuk membuat peralatan modern yang dibutuhkan TNI.
Agar tidak terjadi kecemburuan sosial, ada baiknya jika pasukan bersenjata kepolisian digabungkan ke TNI saja, karena polri sebagai aparat sipil tidak memerlukan senjata apapun. Mungkin untuk para perwira menengah dan tinggi diijinkan memegang senjata laras pendek (pistol).
Pertahanan jangan sampai diartikan ada ancaman dari luar saja. Ancaman dari dalam a.l. seperti OPM yang jelas ingin memisahkan diri dan membunuh warga dengan kejam. Ancaman dari dalam lainnya adalah banyaknya tka dan penduduk RRC, mereka harus didata dan dipulangkan secepatnya, sebelum RI menjadi Indochina.
Ancaman dari luar yang paling dekat adalah dari utara, invasi Cina komunis, ini jangan dianggap remeh. Partai dan pejabat yang dekat dengan RRC perlu diawasi dengan ketat. Tinggalkan doktrin bahwa Islam itu teroris, jangan sampai pihak LN ikut memberikan info sesat dan aparat di DN jadi eksekutornya. RI punya Pancasila dan UUD 45 yang memiliki nilai luhur, tidak sama dengan negara lain.
Keamanan yang saat ini menjadi domain Polri, tidak perlu diperluas menjadi penanggung jawab pengendali pemberontakan atau separatis, karena memang itu bukan tugas polisi. Polisi itu pelayan, pengayom dan pelindung rakyat. Bukan pembunuh, penyiksa tanahan dan rakyat, bukan pula penjaga perusahaannya non pri. Bukan pula sebagai pelindung, pelaksana perjudian, narkoba, pelacuran dan berbagai bisnis illegal. Sepertinya memang perlu reposisi tugas Polri.
Bandung, 01 Oktober 2023
