Oleh : Memet Hakim (Pengamat Sosial & Wanhat APIB & APP TNI)
Sudah menjadi rahasia umum, bahwa investasi dari RRC itu dasarnya adalah invasi nir militer. Investor China selalu membawa seluruh karyawannya dari RRC, dan mereka tidak ada yg pulang kembali. Investor membangun gudang, bunker dan asrama sendiri. Upah karyawan China beberapa kali lipat gaji pribumi, itupun jika ada jumlahnya sangat sedikit. Terus lokalisasi pelacuran, perjudian, penyelundupan narkoba & senjata akan berkembang. Nah untuk itu Panglima pasang badan mau melumpuhkan rakyat Melayu yang berdemo untuk investor model seperti ini ? Sedemikian tumpulnyakah fungsi intelijen TNI sekarang?
Walau tidak bisa berbahasa Indonesia dan mengerti Panca Sila, para tka berhak memiliki Ktp dan sangat mungkin digunakan untuk ikut pemilu. Datanya memang seperti itu. Pabrik2 ini diduga menjadi tempat sementara milisi China yang dikirim ke Indonesia. Senjata tajam seperti di Morowali telah disiapkan. Pemyelundupan senjata api yg ditutupi Polri selama ini bukan tidak mungkin dalam rangka menyambut invasi nir militer ini.
Laut China Selatan adalah laut semi tertutup yang berbatasan langsung dengan Negara Vietnam di sisi barat, dengan Filipina, Malaysia dan Brunei di sisi timur, dan Indonesia dan Malaysia, di sisi selatan, serta oleh RRT dan Taiwan di sisi utara. Pulau Rempang, Batam, Barelang, berada dekat dengan laut ini, lokasinya sangat strategis jika dilihat dari sisi Pertahanan Negara. Kepulauan terluar tidak boleh jatuh ke tangan China atau negara lain yg mengancam kedaulatan RI. Dari beberapa contoh investasi China yang cukup jelas bahayanya.
Sekarang panglima TNI justru malah mau melumpuhkan rakyat Rempang yang membela diri, dengan perintah memiting 1 penduduk oleh 1 anggota TNI. Seharusnya Panglima justru membantu rakyat untuk mencegah invasi berkedok investasi ini. Panglima sebelumnya sampai menggelar latihan bersama dengan tentara Amerika, Panglima sekarang malah ikut aktif membantu invasi nir militer. Kita jadi ragu apakah panglima berpihak pada RRC dan oligarki atau dipihak RI. Kalo presiden dan Menko Marves jelas berada di posisi mana.
Aparat di Republik ini memang aneh, jika aparat melepaskan gas air mata, memukul, menggebuk, bahkan sampai membunuhnya, itu tidak termasuk pelanggaran pidana, akan tetapi jika rakyat melawan serangan aparat dalam bentuk apapun disebut melawan pemerintah, melakukan tindakan pidana, sehingga sah jika ditahan dan dipenjara. Rasanya ada yg salah dalam pengelolaan keamanan dan hukum di negara kita saat ini. Yang pasti semua personil kepolisian, Satpol PP, TNI dari mulai makan, seragamnya itu dibiayai oleh rakyat.
Artinya rakyat yang harus dibela, bukan oligarki atau negara RRC. Mempertahankan tanah leluhur, wilayah negara RI adalah kewajiban kita semua. Membela oligarki, pasang badan untuk negara RRC adalah kesalahan besar. Kita harus dapat memilah dan memisahkan investasi bisnis murni dan invasi nir militer. Tidak mungkin TNI dan Kepolisian tidak paham akan hal ini.
Membaca laporan tahunan 2022 pabrik kaca Xinyi, dari segi teknis kemampuannya diragukan. Mau investasi sebesar 175 trilyun, tapi laba tahunan 2022 cuma 10 trilyun. Current asset 2 trilyun, total asetnya 100 triyun tapi hutangnya 26 trilyun. Apalagi kabarnya Amdal dan izin-izin untuk kawasan industri belum ada.
Bandung, 15.09.2023
