Masyarakat Rempang, Kepulauaan Rempang harus mengedepankan musyawarah ketika penguasa dan aparat kepolisian secara paksa menggusur tanah adat mereka.
“Menyikapi kejadian di Rempang, Batam. Kalau kita betul manusia-manusia yang beragama dan berpancasila pasti mengedepankan untuk musyawarah untuk mufakat,” kata Haikal Hassan dalam video yang beredar.
Haikal Hassan meminta semua pihak tidak membuat pernyataan yang membuat Rempang makin panas. “Menghindari suasana yang menambah mencekam dengan menambahi pernyataan yang cenderung provokasi. Hentikan wacana dan membuat amarah makin memuncak,” paparnya.
Kata Haikal Hassan, Rasulullah mengajarkan untuk menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah mufakat. “Dorong untuk musyawarah sebaik-baiknya karena Nabi Muhammad menjamin orang tidak menyesal menyelesaikan dengan musyawarah mufakat,” jelasnya.
Juru bicara Kekerabatan Masyarakat Adat Tempatan (KERAMAT) Pulau Rempang, Suardi, mengatakan “akan mempertahankan marwah” kampung-kampung mereka terlepas dari apa pun yang dilakukan pemerintah.
Kampung-kampung itu didirikan oleh nenek moyang mereka sejak 1843.
“Kami tidak akan mau pindah meskipun kami terkubur di situ. Karena dengan cara apa pun, itu tanah ulayat yang menjadi tanggung jawab kami untuk menjaganya,” kata Suardi, Selasa (12/9).
Dia juga mempertanyakan klaim BP Batam yang menyebut bahwa sudah ada warga yang setuju dan menerima tawaran ganti rugi rumah.
“Apakah itu mereka dapat dari aparat yang menyisir dari rumah ke rumah melewati proses sosialisasi? Kalau dilakukan oleh oknum aparat, sehingga mendapat persetujuan, menurut saya masyarakat hanya ketakutan,” kata dia.
Menurut Suardi, masyarakat dari 16 kampung tua justru menitipkan perjuangan kepada dirinya untuk mempertahankan agar mereka tidak direlokasi.
Dia mengatakan sikap masyarakat “tidak akan berubah walaupun kemungkinan buruk terjadi”.
“Jika memang kami ditakdirkan mati di tangan pemerintah, kami sudah ikhlas, karena itu akan jadi catatan sejarah buat kami bangsa Melayu yang berada di Pulau Rempang,” katanya.
