Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga bakal cawapres Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dilarang membuka MTQ Internasional di Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan.
“Risiko perjuanga, maju tak gentar membela yang benar,” kata Pimpinan Pondok Pesantren KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam di akun Twitter-nya, Rabu (6/9/2023).
Bupati Tanah Laut HM Sukamta buka suara soal kabar dugaan intimidasi kepadanya sehingga membatalkan pembukaan acara Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.
Sukamta membantah bahwa adanya intimidasi yang diterima terkait dengan rencana pembukaan MTQ Nasional dan Internasional di Tanah Laut hari ini, Selasa (5/9/2023), oleh Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPR.
“Tidak ada tekanan apapun, kecuali untuk kebaikan beliau dan kami,” terangnya, Selasa (5/9/2023) dikutip dari bisnis.
Sukamta menjelaskan bahwa acara utama dalam gelaran di daerahnya itu yakni Gema Al-Qur’an. Acara tersebut dilaksanakan bersamaan dengan MTQ, yang diadakan oleh Jam’iyyatul Qurra wal Huffazh (JQH) PBNU. Gema Al-Qur’an, terang Sukamta, didanai oleh APBD.
Menurut Kepala Daerah itu, keputusan untuk membatalkan pembukaan acara oleh Cak Imin lantaran dirinya sudah mendeklarasikan sebagai Bakal Calon Wakil Presiden (Cawapres) 2024, pekan lalu, Sabtu (2/9/2023).
“Makanya kita ingin menjaga, untuk kebaikan bersama agar tidak digoreng secara politik karena menggunakan dana APBD, makanya lebih baik beliau tidak membuka acara,” jelas Sukamta.
Cak Imin Sukamta pun menyebut Cak Imin bisa saja tetap membuka acara tersebut apabila belum mendeklarasikan diri sebagai Bakal Cawapres 2024. Dia menilai status Ketua Umum PKB itu sebagai bakal calon peserta Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun depan bisa menjadi masalah bagi kedua pihak.
“Karena acara tersebut menggunakan dana APBD. Seandainya pelaksanaan MTQ Nasional dan Internasional JQH di tempat terpisah, kita tidak ada masalah. Karena acara bergabung dengan Gema Al-Qur’an maka tentu bisa jadi masalah. Apalagi rundown atas nama PKB, tentu ini tidak baik,” jelasnya.
