Demo karyawan Duta Palma Group Kalimantan Barat (Kalbar) dalam melawan arogansi aparat menjadi inspirasi gerakan buruh seluruh Indonesia.
Demikian dikatakan aktivis Molekul Pancasila Nicho Silalahi kepada redaksi www.suaranasional.com, Ahad (20/8/2023). “Aparat harusnya berpihak kepada buruh bukan kepada oligarki,” ungkapnya.
Kata Nicho, karyawan Duta Palma Group hanya meminta untuk menaikkan gaji dan kesejahteraan. “Namun jawaban dari Duta Palma Group dengan mengerahkan aparat keamanan. Ini sangat bertolak belakang dengan semangat demokrasi,” jelas Nicho.
Nicho mengatakan, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit harus memberikan hukuman kepada aparat yang telah melukai karyawan Duta Palma Group ketika berunjuk rasa meminta kenaikan gaji. “Jangan sampai karyawan Duta Palma yang disalahkan dan dihukum. Tindakan yang dilakukan karyawan Palma Group hanya membela diri,” paparnya.
Sebelumnya aksi demonstrasi karyawan PT Duta Palma Grup berawal dari mogok kerja yang sudah berlangsung sejak dua pekan lalu. Karyawan mengajukan sembilan tuntutan kepada perusahaan terkait hak normatif para buruh perkebunan mulai dari tuntutan upah sesuai UMK, upah lembur, hingga pesangon bagi pensiunan dan penyediaan bis angkutan anak sekolah dan air bersih.
Tuntutan ini sudah masuk penanganan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sambas dan Bengkayang. Sejumlah mediasi telah dilakukan, namun belum menemukan titik temu. Alhasil, persoalan ini akan dibawa ke tingkat provinsi.
Keributan antara karyawan PT Duta Palma Group Kalimantan Barat dengan polisi, kejadian ini diduga akibat tidak dipenuhinya tuntutan karyawan, oleh PT. Duta Palma bengkayang yang menuntut hak-haknya sebagai karyawan, Sabtu (19/8).
Menurut keterangan yang didapat bahwa aksi demo yang di laksanakan karyawan tersebut sudah berjalan selama 14 hari, namun respon positif dari perusahaan, justru pihak kepolisian dijadikan pagar untuk menahan para pendemo.
Menurut pihak pendemo, bahwa mereka bertindak agresif, lantaran pihak kepolisian di nilai memberikan tekanan terhadap karyawan dan terkesan membela perusahaan.
Perusahaan perkebunan Sawit tersebut merupakan perusahan Surya Darmadi alias Apeng yang sedang proses hukum di Kejagung dan perusahaan tersebut disita.
Kapolda Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Pipit Rismanto menegaskan cuplikan-cuplikan video yang beredar saat ini tidak dijadikan dasar untuk memvonis siapa yang salah dan siapa yang benar.
“Sebab saya yakin bahwa pasti semua pihak berharap bahwa permasalahan yang menjadi akar persoalan saat ini bisa diselesaikan dengan cara yang baik dan damai,” ujarnya.
Pipit mengatakan persoalan ini akan dibawa ke tingkat provinsi, apalagi ini menyangkut kesejahteraan masyarakat. Pipit juga meminta agar setiap pihak menahan diri dan tidak terprovokasi dengan informasi yang belum jelas dan beredar di media sosial.
