Oleh: Memet Hakim (Pengamat Sosial, Ketua Wanhat APIB)
Petisi 100 (20.07.2023) minta ke MPR agar Jokowi dimakzulkan. Prosesnya tentu lewat Sidang Istimewa MPR. Setelah dipikir pikir ternyata semua capres dan partai diuntungkan dengan turunnya Jokowi, kok bisa ya. Yang pasti suara pemakzulkan Jokowi semakin kencang dan kuat akibat perilaku Jokowi sebagai pemimpin yang gagal. Coba kita uraikan dulu sbb.:
Ganjar beserta partai pendukungnya sangat diuntungkan dengan turunnya Jokowi, terutama PDIP. Ganjar tidak akan mendapat tugas atau beban lagi dari Jokowi jika terpilih jadi presiden. Cukup Megawati, Ketua PDIP saja yang menjadi atasan & mentor Ganjar. Lagi pula Jokowi lebih dekat dengan Prabowo saat ini, bukan dengan Ganjar yang dipilih partainya. Jokowi terlalu banyak dosanya sehingga kelak membebani Ganjar jika menang pilpres.
Pramono Anung mengungkapkan tiga hal yang sebenarnya tidak disetujui oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dalam keputusan Joko Widodo saat menjadi calon presiden dan sudah menjadi presiden (CNNIndonesia, 04 Feb 2015) yakni :
1. Masalah Rumah Transisi sebelum diputuskan oleh MK
2. Ketika penyusunan kabinet dalam sistem pemerintahan Jokowi-JK.
3. Mengenai RUU yang dimasukkan ke dalam pemerintahan Jokowi, padahal sempat ditolak oleh Megawati pada masa pemerintahan lima tahun sebelumnya, yakni UU Keamanan Nasional dan UU Cadangan Strategis, tetapi UU ini dimasukkan kembali oleh pemerintahan Jokowi.
Jadi memang Jokowi merupakan petugas partai yang sulit dikendalikan. Jokowi memang pantas ditinggalkan, karena sebagai petugas partai PDIP, tapi lebih mementingkan orang atau partai lain. Selain itu ada indikasi keretakan antara Jokowi dan Megawati. (CNBC IndonesiaNews 03/06/2023, Kompas.com, 2 Juni 2023). Jokowi yang mau berakhir jabatannya, masih ingin ngurusin capres dan wapresnya Ganjar. RMOL.id 24 Mei 2022, Dukungan yang disiratkan Presiden Joko Widodo kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, untuk maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 merupakan pembangkangan terhadap Ketua Umum PDI.
Ada kesan Jokowi lebih dekat ke Prabowo karena Megawati dominasi PDIP.
Adi Prayitno Republika.Co.Id, 06.06 2023, bahkan menilai kecenderungan Presiden Joko Widodo lebih dekat dengan bakal calon presiden dari Gerindra Prabowo Subianto karena ruang gerak terkait pencapresan lebih cair dan terbuka. Hal seperti rasanya kurang etis karena Jokowi adalah petugas partai PDIP.
Prabowo yang seolah diuntungkan karena manuver Jokowi terhadap Prabowo, seolah menguntungkan Prabowo, tapi sebenarnya merugikan Prabowo dan Gerindra. Apalagi saat Prabowo mendekati anaknya Jokowi, Gerindra seolah tunduk pada petugas partai PDIP.
Belum lama ini Jokowi marah kepada Prabowo, karena menggunakan anggaran yang besar. Ini sinyal kuat bahwa Prabowo bisa ditinggalkan Jokowi sewaktu -waktu, sama mudahnya Jokowi meninggalkan Ganjar atau Surya Paloh.
Semua orang tau kalau perbuatan dan omongan Jokowi sering bertolak belakang. Akibat kedekatannya dengan Jokowi nama besar Prabowo menjadi pertanyaan orang banyak. Airlangga partner setia Jokowi saja, dengan mudahnya mau ditinggalkan, apalagi seorang Prabowo mantan rival di Pilpres y.l.
Jokowi sudah jelas berpihak pada PKI, (Keppres No 17/2022), jika Prabowo berdekatan terus dengan Jokowi tentu kesan umum sama dengan dekat dan melindungi PKI. Dengan demikian para purnawirawan dan Ulama serta emak-emak tentu akan tetap menjauh. PKI saat berjaya jelas membunuh para jendral terbaik RI dan ulama dan banyak umat Islam. Fakta sejarah ini akan dilupakan Prabowo ?
Jadi jika Jokowi dimakdzulkan justru kubu Prabowo diuntungkan, beban masalah PKI dan pengaruh Jokowi sebagai pemimpin yang dianggap gagal mempersatukan rakyat dan membangun RI sudah terlepas. Lagi pula melindungi Jokowi sama saja dengan melindungi PKI, melindungi penjagal rakyatnya sendiri, apa untungnya buat Prabowo dan Gerindra ?
Dipihak lain, dengan diturunkannya Jokowi, kubu Anies juga diuntungkan karena :
1. Upaya penjegalan nyapres berhenti
2. Pemilu akan berjalan fair, dengan menyusun kembali pengurus KPU yang lebih netral.
3. Penduduk migran termasuk tka dari RRC yang disinyalir akan diikut sertakan menjadi pemilih dapat dibatalkan.
Para relawan dapat bekerja dengan lebih gembira, karena pemilu bisa berjalan dengan jurdil dan luber.
Semua orang menginginkan pemilu akan fair, nah selama Jokowi masih ada, sulit terjadi. Indikasinya sudah banyak terlihat. Apakah Ganjar, Prabowo atau Anies akan bisa menerima jika pelaksanaan pilpres ada kecurangan ? Tentu tidak bukan.
Bagaimana partainya ? Ini lebih menarik dibahas. Katakanlah PDIP partai terbesar, kita lihat PDIP juga kecewa terhadap Jokowi. Bagaimana dengan Partai koalisi.plat merah yang lain ? Golkar, PAN, PKB dan PPP semua disandera, tidak mempunyai kebebasan menentukan sikapnya.
Contoh nyata adalah Nasdem. Nasdem yang komit akan dukung Jokowi sampai 2024, saat berakhirnya Jokowi sebagai presiden. Tapi apa yang terjadi ? Jokowi langsung menyingkirkan SP Ketua partainya, menterinya ditahan, menteri lainnya dicopot, karena diperiode berikutnya SP memilih orang diluar rekomendasi Jokowi
Jokowi kan akan selesai bertugas, logikanya siapapun capres yang diusulkan terserah partai masing-masing, tetepi semua partai harus ikut maunya Jokowi. Jokowi tidak suka Anies, entah kenapa, apakah iri karena prestasinya atau dengkinya nya para taipan non pri.
Contoh lain, baru saja ada kader Golkar terlihat mau dukung Anies, buru-buru Airlangga Ketua Golkar dipanggil Kejaksaan. Inilah bentuk2 penyanderaan para ketua partai menggunakan kasus pidana sebagai senjata. Hal ini sangat mungkin terjadi pada Ketua atau pengurus partai PAN, PKB atau PPP. Padahal mereka adalah bagian dari Partai koalisi Penguasa (Golkar, PAN, PKB, PPP). Nah jika Jokowi dimakdzulkan artinya penyanderaan para pengurus partai ini selesai. Para Ketua partai bebas merdeka bersikap. Artinya pemakdzulan Jokowi menguntungkan partai yang disandera berbagai kasus
Bagi ke-3 partai di Koalisi Perubahan, tentu saja turunnya Jokowi menguntungnya juga, minimal partainya (Nasdem, PD & PKS) tidak diganggu atau di-obok2 Istana. Ketiga partai ini bisa berkonsentransi mengembangkan partainya dan memenangkan capresnya.
Jika Jokowi turun para Ketua KPU dan Bawaslu semuanya harus digantikan oleh para petugas profesional dan memiliki integritas, mereka harus netral. Mungkin kalangan Perguruan Tinggi Negeri & Swasta dapat diharapkan.
Tidak hanya Capres dan kubunya, partai politik yang diuntungkan. Kepolisian juga untung, tidak banyak berhadapan dengan rakyat. Kebencian rakyat pada polisi sebagai pelindung kecurangan akan sirna, karena pemilu berlangsung fair.
TNI anak rakyat tentu akan senang, karena rakyatnya akan lebih tenang, tuntutannya tercapai. Rakyat perlu pemimpin bukan perlu boneka.
Semoga kajian ini dapat membuka mata hati para pengurus parpol, anggota MPR (DPR, DPD) dan rakyat seluruhnya.
