Oleh : Sholihin MS (Pemerhati Sosial dan Politik)
Rezim Jokowi sudah tidak mendengar sama sekali keluhan rakyat. Yang justru dilakukan malah ngurusin dinasti politik keluarga. Rezim Jokowi sudah “tersesat” dan tidak bisa kembali ke jalur yang benar. Pelanggaran terhadap konstitusi sudah berkali-kali, dari mulai penggunaan ijazah palsu, hutang kepada China yang sudah over limit, penerbitan Perppu, sampai kepada upaya cawe-cawe dalam urusan pilpres, capres-cawapres, dan membangun dinasti politik keluarga.
Paling tida ada 10 alasan kenapa rezim Jokowi harus segera dilengserkan :
Pertama, Tidak ada harapan untuk lebih baik.
Kurun waktu hampir 10 tahun (dua periode) bukan waktu yang sebentar. Prestasi monumental Jokowi tidak ada, yang akan selalu dikenang adalah “kegagalan” Jokowi dalam mengelola negara, utamanya adalah soal hutang berbungan yang telah mencapai lebih dari 7000 triliun, untuk membayar bunganya saja per tahun hampir 1/2 triliun. Semakin tahun hutang bukan semakin dilunasi, tapi semakin menggunung. Demikian juga soal infrastruktur, ekonomi, hukum, keakraban berbangsa, kehidupan beragama, dan kesejahteraan rakyat semakin terpuruk.
Kedua, Arogansi kekuasaan yang semakin membabi buta.
Jokowi semakin otoriter, seolah sudah menjadi robot yang budeg dan tidak punya perasaan. Semakin hari rezim Jokowi semakin bengis, zhalim, dan sadis. Jika sudah menghajar “musuh”, apun boleh dilakukan, termasuk men- door (tembak) kalau boleh katanya. Sudah berapa ratus korban mati tanpa kesalahan, disiksa, dirampas hak-haknya, dihancurkan bisnisnya, dibui tanpa proses yang adil dan transparan, dan selalu mengamcam dan mengamcam. Kekuasaan telah disalahgunakan untuk ambisi pribadi, keluarga, dan kroni-kroninya.
Ketiga, Korupsi sudah sangat ugal-ugalan.
Di rezim Jokowi korupsi sangat liar dan ugal-ugalan, mulai dari hulu sampai hilir, dari pejabat tertinggi sampai eselon terendah. Pejabat dibiarkan rangkap jabatan, penguasa merangkap pengusaha (pengpeng), KKN merajalela tanpa tersentuh hukum secara adil dan signifikan.
Keempat, Arah pembangunan yang sudah salah arah
Akibat orientasi pembangunan hanya melayani kepentingan oligarki taipan, bukan berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan rakyat, maka arah kebijakan rezim Jokowi selalu merugikan dan mengorbankan rakyat..
Keluma, Hutang kepada China yang tidak terkendali menjadi jebakan.
Setiap negara yang terjerat jebakan hutang China selain negaranya porak-poranda, juga Islam dihilangkan, masjid dihancurkan, umat Islam ditindas (bahkan di Uighur atribut keislaman pun dilarang). Mari kita belajar dengan negara-negara seperti : Uganda, Zimbabwe, Srilanka, dan Nigeria yang sudah hilang kemerdekaannya.
Keenam, DPR/MPR lumpuh total karena intervensi kekuasaan.
Di rezim Jokowi yang anti oposisi dan anti kritik, sampai DPR/MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang berfungsi untuk penyeimbang dan pengawas Pemerintah pun dilumpuhkan. Jadi rezim Jokowi praktis berkuasa penuh tanpa ada pihak yang mengingatkan, mengkritisi, mengoreksi, apalagi merevisi kebijakan rezim.
Ketujuh, Semua lembaga negara menjadi alat penguasa.
Saking tidak ingin diganggunya ambisi politik Jokowi, semua lembaga Negara yang seharusnya independen, kritis, adil, dan transparan, di rezim Jokowi, lembaga-lembaga Negara seperti : MA, KEJAKGUNG, KPK, KPU, BAWASLU, dan MK dikendalikan dan digunakan untuk melanggengkan kekuasaannya dan menghantam serta menjerat lawan-lawan politiknya.
Kedelapan, Hukum sudah jadi alat kekuasaan, tidak bisa adil, jujur membela yang lemah dan terzalimi, tapi lebih tajam ke lawan politik tapi tumpul kepada pembela rezim sekalipun salah.
Di era Jokowi hukum dipermainkan dan jadi tameng pembenaran atas segala tindakan penguasa, termasuk untuk melayani dan melindungi para oligarki taipan. Sampai-sampai produk Undang-undang pun diutak-atik, direkayasa, ditambah dam dikurangi hanya untuk melayani kepentingan oligarki taipan dan China komunis. Sekalipun negara tergadai dan harga diri bangsa dijual tetap dilakukan.
Saat ini sudah sampai tahap mengkhawatirkan.
Kesembilan, Intervensi Jokowi dengan cawe-cawenya
Cawe-cawe Jokowi sangat tidak lazim dan melanggar Undang-undang, karena selain seorang Kepala Negara yang seharusnya netral tapi dia tidak bisa netral, juga telah menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Padahal sebagai pejabat negara telah digaji oleh rakyat.
Kesepuluh, Nepotisme dengan politik dinasti (keluarga).
Kerakusan dan penyalahgunaan kekuasaan Jokowi bukan saja dalam soal penguasaan berbagai bisnis keluarga, tapi juga ada upaya “memaksakan” keluarganya yang sebenarnya tidak memiliki kompetensi dengan cara-cara yang tidak sportif dan jujur.
Jika pun rezim Jokowi memiliki kebaikan, tidak sebanding dengan kejahatan dan kedzalimannya.
Tidak ada cara lain, sebelum terlambat dan semuanya berantakan, sudah saatnya Rezim Jokowi dilengserkan. Jangan berharap Pemilu bisa jujur dan adil, karena rezim ini sudah mempersiapkan semua perangkat untuk curang dengan sangat terstruktur, sistematis, dan masif.
Pilihan Anda untuk bisa berubah hanya dua : Berjuang untuk Merdeka atau Diam dan terus ditindas
Mana yang akan dipilih ?
Bandung, 17 Dzulhijjah 1444
