Oleh: Ahmad Basri (Ketua K3PP Tubaba)
Sejak Anies menjadi capres 2024, setidaknya gerakan untuk mengkerdilkan dan meniadakan ‘membumi hanguskan’ langkah – langkah politis terus saja dilakukan. Belum reda ingatan kita tentang, bagaimana hujatan yang diperagakan oleh Butet Kartaredjasa, lewat syair bait puisi yang begitu dipenuhi oleh sahwat nafsu kebencian, dalam acara kegiatan Bulan Bung Karno PDIP, beberapa waktu lalu di Jakarta.
Kini muncul kembali satu gerakan tentang ketidak layakan stadium JIS (Jakarta Internasional Stadion), sebagai lapangan sepak bola bertaraf internasional yang tidak memiliki standar FIFA. Benarkah stadium JIS yang dibangun Anies ketika menjadi Gubernur DKI, tidak memiliki syarat standar FIFA sebagai lapangan sepak bola. Sehingga pemerintah pusat ‘istana’ akan melakukan renov stadium JIS, dengan prediksi renov menelan anggaran 5 triliun, tujuannya agar dapat masuk syarat standar FIFA.
Tentu ini menarik, mengusik dan mengutak atik stadium JIS, dengan narasi satu alasan bahwa, tidak bisa digunakan untuk kegiatan even turnamen Piala Dunia U 21 2023, rencana aksi even tersebut pada bulan 10 Nopember – 2 Desember, sebagai agenda rutin kegiatan internasional FIFA.Padahal pembangunan JIS di proyeksikan untuk stadium berkelas tingkat internasional sesuai standar FIFA.Tidak heran jika proyek pembangunan stadium JIS, menggunakan konsultan internasional, yang terbiasa menangani proyek pembangunan stadium kelas internasional.Semua stadium bertarap internasional otomatis menggunakan stadar FIFA.
Menariknya untuk menyatakan bahwa, stadium JIS tidak sesuai dengan standar FIFA, semuanya satu suara mendukung pemerintah pusat – Presiden Jokowi. Bagaimana kita melihat pernyataan Ketua PSSI Erick Thohir, yang kini ikut dalam bursa cawapres pemilu 2024 melalui PAN bahwa, stadium JIS tidak layak digunakan untuk kegiatan even pertandingan Piala Dunia U – 2023. Secara politis, tentu tidak mungkin seorang Erick Thohir, yang memiliki agenda kepentingan politis 2024, tidak mungkin membantah apa yang diucapakan Presiden Jokowi.
Semua tentang kebijakan Anies selama menjadi Gubernur DKI, dalam lima tahun (2017 – 2023) sepertinya, sedang dinisbatkan sesuatu yang tidak ada manfaat bagi kepentingan publik Jakarta, oleh kaca mata pemerintah pusat. Bagaimana terlihat jelas misalkan, ketika Anies digantikan dengan PJ Gubernur pilihan pemerintah pusat, program kebijakan Anies yang sedang berjalan kemudian ditiadakan dengan berbagai alasan.
Salah satu contoh yang menarik, kita melihat bagaimana jalur sepeda yang merupakan kebijakan Anies, mendapatkan respon positif dari warga Jakarta, dihapuskan dibongkar oleh Pj Gubernur, dengan alasan telah memacetkan lalu lintas.Jika kita menelisik lebih dalam lagi, selama Anies menjadi Gubernur DKI, betapa banyak jumlah prestasi penghargaan yang didapat tidak terhitung jumlahnya.
Semua itu membuktikan satu kinerja positif, seorang Anies sebagai Gubernur Jakarta. Mungkin satu – satunya Gubernur di Indonesia, yang memiliki banyak prestasi penghargaan dibandingkan Gubernur di Indonesia. Bandingkan misalkan dengan capres PDIP Ganjar tentu sangat jauh. Pengakuan atas kinerja sebagai seorang Gubernur DKI inilah yang memberikan catatan khusus bagi Partai Nasdem untuk menjadikan Anies capres 2024. Pencapresan Anies bukan tanpa alasan, apa yang diputuskan oleh Partai Nasdem – Surya Paloh bersama Demokrat dan PKS.
Oleh karena itu kuatnya resistensi ‘mereduksi’ dengan segala cara agar Anies gagal capres 2024, tentu memiliki alasan politis tersendiri. Apalag jika Anies ditakdirkkan 2024 terpilih sebagai presiden, tentu semua agenda politik ekonomi bisa jadi akan berubah warna, dan arah kebijakan dipastikan berubah, tidak lagi mengikuti alur irama rezim lama. Inilah mengapa Anies harus ditiadakan dalam pemilu 2024. Mereka berharap target besar capres 2024 berjalan tanpa sosok Anies.
Ketika Anies terpilih menjadi gubernur DKI 2017, satu kebijakan yang membuat berang lingkaran istana, adalah mencabut izin reklamasi proyek pengembangan pembangunan pulau buatan di pesisir Jakarta. Karna proyek reklamasi tersebut dinilai akan merusak sistem ekologi lingkungan dan memarginalkan kehidupan nelayan dikawasan pesisir Jakarta.Pilihan mencabut semua izin proyek reklamasi pulau buatan tentu memiliki resiko politis.
Totalnya ada 13 pulau reklamasi pulau buatan yang semuanya dicabut izinnya oleh Anies sebagai gubernur Jakarta saat itu.
Lihatlah reaksi negatif dan betapa berangnya, sikap yang diperagakan Luhut B Penjahitan (LBP) menolak dengan keras, apa yang dilakukan Anies dengan mencabut semua izin proyek reklamasi pulau buatan di pantai pesisir Jakarta.Berapa triliun keuntungan para investor ‘cukong’ jika izin tersebut tidak dihentikan oleh Anies.Bagi LBP ribadi sepertinya, tindakan Anies di persepsikan sebuah bentuk perlawanan simbolik terhadap kekuasaan istana. Walaupun dalam kenyataannya perlawanan politis LBP, akhirnya hilang ditelan waktu, tak lagi terdengar kegarangannya.
Di sisi lain beberapa hari ini, berbagai lembagai survei ‘ pra bayar ‘ mulai bergerak menempatkan Anies dalam urutan paling bawah sebagai capres 2024.Menariknya, hasil survei publik selalu di bawah angka 17 persen. Ganjar 35 persen, Prabowo 25 persen. Trik framing politik media survei mengingatkan pada pemilu 2014 – 2019, bagaimana framing politik survei media telah melegitimasi segala macam trik kecurangan pemilu.Tapi sepertinya cara ini akan mengalami kegagalan tidak lagi efektif digunakan dalam pemilu 2024 untuk mengelabui opini publik.
Tapi bagi istana yang ditakutkan tentu agenda pembangunan IKN / Ibu Kota Negara, yang telah diplanning jauh hari, dengan beban biaya ratusan triliun melalui skema APBN, dikawasan Penajem Paser Utara , Kalimantan Timur, bisa jadi akan berakhir sia – sia akan menjadi proyek mangkrak, tidak lagi dilanjutkan jika Anies terpilih menjadi presiden 2024.Trauma politis atas pencabutan izin proyek reklamasi pulau buatan di pesisir Jakarta, kala Anies menjadi gubernur Jakarta, sepertinya terus menghantui ketakutan dalam lingkaran istana hari ini.
Sekali lagi bagi lingkaran istana, Anies musuh yang harus ditiadakan dalam pemilu capres 2024. Namun mungkinkah semua itu bisa terwujud ? Dan bagi oligarkhi ‘ cukong ‘ sepertinya sosok Anies, bukanlah pilihan tepat sebagai presiden untuk didukung, karna jelas tidak akan menguntungkan kepentingan mereka.
