Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah berpihak ke penguasa yang menganggap lumrah cawe-cawe yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Pernyataan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja cawe-cawe lumrah menunjukkan Bawaslu berpihak ke penguasa,” kata pengamat politik Muslim Arbi kepada redaksi www.suaranasional.com, Jumat (23/6/2023).
Menurut Muslim, pernyataan Ketua Bawaslu itu mengindikasikan Pemilu dan Pilpres 2024 curang. “Publik harus mengawasi secara benar Pemilu 2024,” ungkapnya.
Kata Muslim, ketua dan anggota Bawaslu merupakan produk politik yang dipilih oleh DPR. “Tentunya ada perasaan tidak enak ketika partai penguasa melakukan pelanggar terlebih lagi presiden,” jelasnya.
Sebelumnya, Bawaslu menyatakan tidak mempermasalahkan cawe-cawe atau ikut serta dalam Pemilu yang dilakukan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) selama dilakukan atas nama pribadi, tidak melibatkan jabatan sebagai Presiden.
“Enggak terlalu masalah cawe-cawe. Menurut, kami enggak terlalu masalah,” ujar Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, melalui keterangan tertulisnya, Rabu (21/6/2023).
Menurut Bagja, cawe-cawe itu merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh seorang pemimpin dalam memastikan program kerja dan visi serta misinya dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya.
“Kalau buat cawe-cawe, saya kira semua itu akan (cawe-cawe) kalau punya preferensi siapa yang akan melanjutkan program kerjanya,” jelas Bagja.
Meskipun begitu, Bagja mengingatkan jika tahapan Pemilu 2024 telah memasuki masa kampanye, presiden diperbolehkan mengikuti kampanye selama memenuhi ketentuan dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
