Relawan yang tergabung di semua calon presiden mempunyai kepentingan untuk mendapatkan jabatan jika jagoannya menang di Pilpres 2024.
“Semua untuk semua adalah konsep Gotong Royong yang harus terwujud dari mereka yang berjuang untuk kemenangan. Ini era Politik Kapitalis, mana mungkin mereka kerja tanpa kebagian hasilnya. Apa yang kau cari relawan?” kata Penasihat Repdem Beathor Suryadi kepada redaksi www.suaranasional.com, Senin (5/6/2023).
Kata Beathor, para relawan layak mendapatkan jabatan karena kinerjanya dalam memenangkan jagoannya di Pilpres 2024.
“Kita juga paham perjuangan para relawan itu dan mereka layak mendapatkannya karena sudah terbukti berkerja jika dibandingkan dengan para Pejabat PNS yang merangkap jadi komisaris,” papar Beathor.
Relawan dan kader partai, kata Beathor layak mendapatkan jabatan komisaris di BUMN.
“Jika perusahaan itu butuh 7 atau 8 Komisaris maka layak 1 di antaranya jatah Relawan, sementara Partai pengusung kemenangan pun kebagian 1 Komisaris,” papar tahanan politik era Soeharto.
Dalam pesannya, Megawati mewanti-wanti agar relawan bertingkah laku sebagai suka relawan tanpa embel embel apapun.
“Megawati menyampaikan uneg-unegnya terhadap relawan pemenangan Jokowi yang ikut cawe-cawe mengatur capres dan cawapres. Kata Mega, berdasarkan UU yang punya hak untuk mengajukan adalah partai dan atau gabungan partai partai politik, bukan relawan.”
Kata Beathor, pernyataan Megawati itu mencermati para relawan Jokowi yang menjadi komisaris dari berbagai BUMN. “Mungkin untuk kemenangan 2024 ini tata cara kelola pembagian pelawan itu akan diatur oleh Partai, maka itu dibentuk relawan dalam kendali partai,” pungkasnya.
