Oleh : Sholihin MS (Pemerhati Sosial dan Politik)
MK bermanuver politik. Putusan MK untuk memperpanjang jabatan ketua KPK sarat muatan politik. MK sudah tidak independen, hanya antek rezim Jokowi dan perpanjangan tangan oligarki taipan. Apalagi Ketua MK masih keluarga Jokowi, bagaimana mungkin putusannya bisa jujur dan adil ? Jadi keputusan MK untuk memperpanjang masa jabatan Ketua KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun tidak mengejutkan. Termasuk jika MK mengubah sistem pemilu dari Terbuka ke Tertutup di saat-saat injury time seperti yang diungkapkan oleh Hakim MK Arief Hidayat, juga tidak aneh. Mungkin sebentar lagi MK akan mengubah aturan usia capres/cawapres biar Gibran bisa nyapres/nyawapres. Landasan keputusan MK hanya “selera” sang hakim, sehingga dalil-dalil hukum cuma dicocok-cocokkan saja. Terhadap persyaratan PT 20% MK bergeming dengan putusannya untuk tidak merubahnya (apalagi menjadi 0%), walaupun hampir semua elemen masyarakat termasuk parpol telah mengajukan judicial review.
Rezim Jokowi sedang menghimpun semua kekuatannya untuk bisa menang di Pilpres 2024. Ibarat lilin yang mau mati, nyalanya terlihat terang sekali dulu, pada akhirnya padam. Semua kekuatan dimobilisasi : istana, para menteri, ketum parpol, semua lembaga pemerintah (KPK, KPU, BAWASLU, MK, MA, Kejakgung), pengamat, akademisi, lembaga survey, para buzzer rp, dll
Rezim Jokowi sudah tidak peduli lagi aturan main : konstitusi, undang-undang, hukum, agama, moral dan etika. Semuanya dilabrak, semuanya dirusak. Mungkin mereka menganggap negara milik mereka, kekuasaan ada di tangan mereka sehingga mereka berbuat sekehendak hati mereka.
Pernahkah mereka membayangkan seandainya mereka sudah tidak berkuasa lagi ? Bagaimana keadaannya ketika mereka harus diproses hukum, atau dimasukan bui, atau dimiskinkan, atau dipermalukan masyarakat, atau mendapat adzab Allah ? Sepertinya itu yang pantas mereka terima karena kezhaliman dan keserakahan mereka.
Saat ini rezim Jokowi sudah hampir kehilangan legitimasi rakyat sama sekali. Sekitar 83 % rakyat Indonesia sudah muak dengan rezim ini dan ingin segera berubah dan berganti pemimpin yang jujur, cerdas dan amanah. Kekuatan rakyat sudah tidak bisa dibendung. Jika saja TNI telah memback up rakyat dengan alasan menjaga kedaulatan Negara, maka rezim dipastikan bakal runtuh.
Tahun 2024 bukan milik rezim Jokowi, tapi milik rakyat. Ada saatnya suratan takdir, bisa diubah, tapi ada saatnya tidak bisa ditolak. Tahun 2019 takdirnya yang seharusnya Prabowo yang menang, tapi dicurangi rezim Jokowi. KPU telah curang dan memenangkan Jokowi. Sejarah kecurangan ini tidak pernah bisa dilupakan.
Untuk tahun 2024, rezim Jokowi tidak bisa lagi melakukan kecurangan secara sempurna, karena tahun 2024 bukan lg milik Jokowi. Walaupun Jokowi dan seluruh aparatnya bahu membahu membangun kekuatan sekuat-kuatnya, jika waktunya sudah harus berakhir, mereka tidak akan mampu bertahan.
Jika ada pihak-pihak yang nekad akan melawan rakyat, maka rakyat siap menghadapinya.
Bandung, 6 Dzulqa’dah 1444
