Oleh : Sholihin MS (Pemerhati Sosial dan Politik)
Beberapa kali KPU dan Bawaslu terindikasi telah, sedang adan akan melakukan kecurangan lagi di Pemilu 2024.
Ini indikasinya :
Pertama, terbongkarnya skenario Ketua KPU Hasyim Asyari untuk memenangkan Ganjar-Erick, seperti yang diungkapkan oleh “wanita emas” Hasnaeni;
Kedua, penilaian tidak obyektif dari Bawaslu terhadap silaturahmi Anies dengan pendukungnya yang dianggap mencuri start dan kehadiran Anies pada shalat Jumat di Masjid Al-Akbar Surabaya yang dianggap melanggar etika (menggunakan Masjid sebagai sarana kampanye), tapi di sisi lain Bawaslu membiarkan (membolehkan) kader PDIP bagi-bagi sembako di masjid dengan menggunakan logo partai;
Ketiga, ditemukannya kode-kode khusus dari KPU untuk memenangkan paslon tertentu;
Keempat, pelolosan dan ketidaklolosan partai-partai peserta pemilu karena diduga ada intervensi penguasa;
Kelima, instruksi dari KPU pusat ke KPU daerah untuk meloloskan partai tertentu;
Keenam, intimidasi okeh anggota KPU pusat Idham Holil kepada peserta konsolidasi nasional KPU se-Indonesia dengan mengatakan ‘bagi yang melanggar perintah KPU RI akan dimasukan ke rumah sakit’;
ketujuh, beredar hasil rekap KPU untuk pemilu 2024.
Pemilunya belum berlangsung, tapi hasil rekapnya sudah beredar ?
Kedelapan, masih digunakannya kotak kardus;
Pengalaman Pemilu tahun 2014 dan 2019 bahwa kotak kardus itu terlalu mudah dirusak.
Kesembilan, masih terjadi pemilih ganda dan para pemilih yang bukan WNI, dengan menggunakan beberapa KTP.
Kesepuluh, DKPP yang seharusnya independen dan netral, tapi cenderung berpihak dan tidak tegas dalam menyikapi pelanggaran anggota KPU, dll.
Pemilu 2024 banyak berbeda dengan Pemilu 2019. Jika Pemilu 2019 semua elemen pro rezim mendukung terjadinya kecurangan, yaitu : KPU, BAWASLU, MK, MA, TNI-POLRI, Kemendagri, Media Mainstream, Lembaga survey, dan termasuk panitia lokal, yang ditambah lagi perbedaan perolehan suara hitung cepat antara pasangan Jokowi-Ma’ruf dengan Prabowo-Sandi tidak begitu signifikan, sehingga pintu masuk untuk terjadinya kecurangan sangat terbuka lebar.
Banyak kendala yang harus dihadapi KPU jika akan bermain curang. Di antara kendala untuk terjadinya kecurangan di Pemilu 204 antara lain ;
Pertama, aktor utama dibalik kecurangan “pembantaian” di pemilu 2019 telah terbongkar, ada yang telah dihukum karena kasus lain (Ferdy Sambo), ada yang belum diproses (Tito Karnavian sebagai Kapolri)
Dengan terbongkarnya kasus Ferdy Sambo karena kasus Brigadir Joshua, telah terkuak modus kecurangan Pemilu 2019 yang sangat biadab karena 849 petugas KPPS telah terbunuh secara misterius. Jika rezim berganti, hampir dipastikan Tito Karnavian dkk harus menghadapi proses hukum Pelanggaran HAM berat.
Kedua, dukungan oligarki taipan terpecah kedalam proxy Jokowi (capres Prabowo) dan proxy Megawati (capres Ganjar Pranowo)
Untuk Pemilu 2024 baik Prabowo maupun Ganjar elektabilitasnya secara real di bawah 15%, sehingga sangat beresiko jika oligarki taipan akan mendukung salah satunya, karena hampir dipastikan mereka berdua akan kalah walaupun akan mengutak-atik perolehan suara tapi sangat sulit untuk merekayasa jika perbedaan perolehan suara sangat signifikan.
Ketiga, Dengan capres 3 paslon, sangat sulit untuk mengutak-atik data
Itulah sebabnya kenapa dari awal Jokowi ingin hanya dua paslon saja supaya mudah diutak-atik datanya untuk dibuat kecurangan. Dengan majunya 3 paslon, sangat sulit untuk merekayasa data (karena terlalu banyak yang harus dirubah dan harus sinkron satu sama lain)
Keempat, Untuk Pemilu 2024 pendukung rezim sudah tidak solid, sebaliknya pendukung Anies sangat solid dan militan.
Tahun 2019 rakyat lemah dan terbelah, sebaliknya rezim sangat kuat dan solid. Keadaan itu sekarang terbalik : rakyat pendukung Anies sangat kuat dan solid, sedangkan rezim Jokowi sangat lemah dan terbelah sehingga jika KPU mau curang berarti sedang menggali kuburannya sendiri.
Kelima, TNI dan rakyat telah bersatu dan siap men-Srilangka kan Jokowi dan Luhut jika terjadi kecurangan Pemilu
83 % rakyat pendukung Anies sangat solid bersama TNI siap berikrar : Jika Pemilu Curang, rakyat dan TNI siap bertindak. Artinya, jika Pemilu 2024 curang akan terjadi people power dan kejadian di Sri Lanka akan terjadi di Indonesia.
Sungguh sangat bodoh jika rezim Jokowi yang sudah diambang kehancuran tapi masih saja mencoba untuk bertahan dan melakukan kecurangan. Jika KPU nekad bermain curang, sama saja dengan bunuh diri.
Masih beranikah KPU melakukan kecurangan ?
Bandung, 4 Dzulqa’dah 1444
