Ada dugaan China mengetahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memiliki ijazah asli sehingga tidak dijadikan jaminan utang
“Saya menduga intelijen China tak merekomendasikan utang China dijamin dengan ijazah asli Jokowi. Karena ijazah aslinya tak ada, hanya foto copy, nilai colateralnya rendah sehingga tak dapat dijadikan jaminan utang,” kata Sastrawan Politik Ahmad Khozinudin kepada redaksi www.suaranasional.com, Sabtu (15/4/2023).
Berdasarkan sikap politik China tersebut, kata Khozinudin, dapat dipahami pula mengapa Jaksa tetap ngotot untuk menuntut Gus Nur dengan 10 tahun penjara. “Mungkin saja, tuntutan itu akan menaikan nilai kolateral ijazah Jokowi meskipun hanya berupa foto copy,” jelasnya.
Disisi lain, China paham bahwa meskipun Gus Nur dipenjara, vonis tersebut tidak menaikkan nilai kolateral ijazah Jokowi. Sehingga, China tetap tak akan melirik ijazah Jokowi sebagai aset penjamin utang R.I. ke China.
“Bagi kita segenap rakyat, tentu lebih memilih proyek kereta cepat china dibatalkan, ketimbang membebani APBN. Uang pajak yang ada di APBN lebih baik untuk alokasi makan bagi rakyat, ketimbang jadi keuntungan utang China,” ungkapnya.
Atau bisa juga, solusi tengahnya adalah dengan mengikutsertakan Ijazah SD, SMP, SMA dan S-1 Luhut Binsar Panjaitan, sebagai tambahan jaminan utang ke China. Dengan demikian, kalau nanti terjadi gagal bayar biar ijazah Luhut bahkan beserta Luhutnya saja yang dieksekusi China.
Selama ini, Luhut yang ngotot melanjutkan proyek kereta China. Kenapa rakyat yang harus jadi penjaminnya? APBN untuk rakyat, bukan untuk China.
“Tolak APBN menjadi jaminan utang, batalkan proyek kereta cepat China,” pungkasnya.
