Oleh: Memet Hakim (Pengamat Sosial, Ketua Wanhat APIB)
Tentang IKN, Rizal Ramli mantan Menko, berkata diduga penggunaan lahan di IKN baru tidak diperuntukkan bagi masyarakat pribumi, melainkan untuk kepentingan negara lain. Dia kembali menduga bahwa nantinya IKN baru akan diisi penduduk RRC. Penghuninya ngundang lagi, pasti penduduk dari RRC buat jadi penduduk di situ,” Warta Ekonomi, 19.01.2022. Senada dengan itu Dr. Mulyadi Dosen UI pada 14.04.2023 di Bang Edy Channel menyampaikan bahwa IKN adalah tempat yang dibuat untuk Komunis dari luar negeri (Maksudnya RRC).
Akan tetapi ada ide segar Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin yang bisa membuat pemerintah tidak kehilangan muka yakni, mengusulkan agar IKN baru dipindahkan saja dari Kaltim ke Bandung. Pemerintah diminta untuk menghitung secara saksama untung ruginya. Wacana dan persiapan Bandung sebagai IKN, kata Sultan, sesungguhnya telah direncanakan sejak masa Hindia Belanda. Apalagi, saat ini di Jawa Barat telah disiapkan dua proyek infrastruktur yang belum difungsikan secara optimal yakni “Bandara internasional Kertajati” dan “kereta cepat”. Bandung merupakan Kawasan strategis dengan topografi dan kontur menarik, yang sesuai untuk kebutuhan pembangunan gedung dan perkantoran pemerintahan pusat. Menurutnya, pemerintah belum terlambat untuk mengevaluasi kembali keputusan memindahkan IKN dari Jakarta ke Panajam Paser Kalimantan Timur.
Kompas.com15 Mar 2022: Presiden Joko Widodo mengatakan, pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kaltim, mencapai lebih dari Rp 460 triliun. Dana itu nantinya berasal dari berbagai sumber, salah satunya anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Hitungan sementara 460 triliun rupiah, itu sekitar 20 persen itu berasal dari APBN. Sementara itu Menteri PUPR mengatakan, dana yang dibutuhkan untuk membangun “infrastruktur dasar” di IKN periode 2022-2024 adalah Rp 43,73 triliun, tapi kemungkinan membengkak jadi Rp 58 triliun. Menurut Jokowi, butuh waktu 15-20 tahun untuk dapat menyelesaikan megaproyek ini.
Megaproyek ini, biayanya Rp 466 trilyun itu jika dibagi 270 juta orang adalah Rp 1,703,704 atau per KK Rp 8,518,519. Padahal UMR 2023 antara Rp 1.968.448 – Rp 4.901.798. Ini benar2 fakta yang sangat pahit. Disatu sisi pemerintah bisa mengeluarkan dana secara ugal2an yang sedemikian besar, tapi rakyat miskin yang jumlahnya sekitar 26 juta orang tidak diperhatikan. Batas garis kemiskinan bulan maret 2023 adalah Rp 521,494/bulan atau Rp 6,257,928.000 /tahun. Mereka tidak cukup di beri BLT, tapi harus diberdayakan, sehingga keluar dari garis kemiskinan. Bayangkan jika rakyat harus menyumbang sebesar 8.5 juta/orang padahal pendapatannya saja sekitar 3 jutaan/bulan, miris sekali. Ini pola pikir sesat. Proyek ini tidak jelas manfaatnya untuk kepentingan Nasional, yang ada malah buruknya lebih dominan.
Jika dilihat dari segi pertahanan Negara, lebih parah lagi. IKN mudah sekali diserang dari Utara lewat Serawak dan dari Selat Makassar belum lagi dari laut Jawa. Jangan2 memang benar IKN ini diperuntukan untuk kemudahan negara RRC menguasai Indonesia. Dugaan ini sangat mungkin terjadi, mengingat Presiden dan para petingginya biasa berkonspirasi dengan oligarki untuk melemahkan posisi pertahanan RI. Contohnya program khusus TKA China dan program “Second Home” pagi penduduk China.konon kabarnya diantara mereka adalah tentara RRC yang terlatih. Kasus TKA Morowali jelas berani sekali kepada karyawan pribumi/lokasl. TKA membawa senjata tombak yang kelihatannya sudah disiapkan..
Kemungkinan lain IKN tetap di Jakarta saja, tidak perlu mengeluarkan dana lagi, tidak ada dana yang bocor lagi, apalagi setiap tahun APBN selalu deficit. Lagian Anies Baswedan sudah tidak jadi Gubernur DKI. Memang Anies tidak bisa didikte oleh Menteri Menkomarinves maupun oleh presiden untuk menyetujui reklamasi, karena menyimpang dari aturan yang ada. Aniesnya sudah tidak lagi jadi Gubernur, jadi sudah tidak ada lagi hambatan. Biarlah IKN di Penajam Paser Utara, diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
Ada 2 proyek yang terkesan dipaksakan yakni KA cepat dan IKN, keduanya tidak ada kepentingan yang mendesak, tetapi memerlukan dana yang sangat besar, yang ujungnya mengganggu APBN. APBN bersumber dari pajak sebesar 82 % dan non pajak sebesar 18 %. Ingat para konglomerat sulit bayar pajak kata Menkeu, artinya pajak ini banyak penduduk menengah kebawah. Komposisi pajak yang sangat besar ini menandakan negara yang kaya SDA ini bermasalah. Jadi artinya mengganggu APBN adah mengganggu rakyat. Kemudian anggaran yang 460 trilyun (sangat mungkin meningkat ke level diatas 600 trilyun. Aneh juga bikin Ibu Kota Baru gak punya duit, inilah bentuk konspirasi pemerintah dengan para konglomerat, untuk melemahkan keamanan nasional.
Kesimpulannya, demi kepentingan Nasional, sebaiknya pemindahan IKN ke Kaltim dibatalkan. IKN tidak ada untungnya jika dipindahkan ke Kaltim, lebih baik tetep di Jakarta atau jika tetap harus pindah bisa ke Bandung saja yang lebih layak dan tidak memerlukan dana besar. Di Bandung banyak bangunan yang dapat dimanfaatkan sebagai perkantoran. Hotel banyak bisa dibeli untuk perkantoran tidak udah bangun lagi. Pusat keamanan sangat dekat ada Kostrad, Kopassus, Pangkalan Udara AU, Armed, Arhanud, PT DI, Pindadm Telkom, PT KAI, Fasilitas air bersih, listrik sudah tersedia, dll. Dengan demikian presiden akan menbantu rakyatnya dengan tidak membebani pajak tambahan. Lagi pula apa untungnya menyiapkan lokasi untuk RRC, jika keamanan Nasional terganggu. Disamping anggaran masih deficit terus. Jika ngotot dilakukan, semuanya merupakan tanggung jawab penuh Jokowi sebagai presiden yang masa jabatannya tinggal 1.5 tahun lagi dan sebagai pribadi.
Bandung, 14 April 2023
