Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah melarang para menteri untuk merangkap jabatan. Namun faktanya, beberapa anggota kabinet di era Jokowi banyak yang merangkap jabatan.
“Hadits Nabi menjelaskan ciri-ciri orang munafik ada tiga, jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika diberi amanah ia mengkhianati,” kata politikus Demokrat Yan A Harahap di akun Twitter-nya @YanHarahap, Kamis (9/3/2023).
Yan mengatakan seperti itu dengan membagikan dua berita pertama dari Liputan 6 berjudul “Jokowi: Menteri tak Boleh Rangkap Jabatan”. Kedua, berita dari tempo berjudul “Jokowi tak Persoalkan Erick Thohir-Zainuddin Rangkap Jabatan di Kabinet dan PSSI”.
Pengamat politik Muslim Arbi mengaku heran dengan sikap Presiden Jokowi yang mendiamkan setuju dua menterinya rangkap jabatan. Padahal sudah jelas-jelas kedua menteri tersebut melanggar UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pasal larangan menteri rangkap jabatan di organisasi yang dibiayai APBN tertuang jelas dalam pasal 23 huruf c.
Sementara, PSSI merupakan Perserikatan Sepak Bola Seluruh Indonesia yang anggarannya dibiayai APBN. Dengan demikian sudah jelas Erick dan Zainuddin melanggar UU. Hal yang membuat Muslim Arbi heran dan bertanya mengapa Jokowi membiarkan kedua menterinya rangkap jabatan?
“Jika Presiden Jokowi membiarkan kedua menterinya rangkap jabatan, maka jelas-jelas presiden melakukan pelanggaran yang nyata atas UU Kementerian Negara,” kata Muslim Arbi di Jakarta, Minggu (19/2/2023).
Koordinator Gerakan Perubahan (Garpu) ini menjelaskan, Erick dan Zainuddin bisa memilih salah satu dari dua jabatan yang dipegang. Apakah ingin bertahan menjadi pembantu Jokowi, atau menjadi pengurus PSSI.
Spesialisasi
Sementara itu, peneliti senior dari Institute for Strategic and Development (ISDS) Aminudin mengatakan, idealnya dalam teori modernisasi pembangunan memang harus ada diferensiasi dan spesialisasi. Oleh karena itu sebisa mungkin tak ada rangkap jabatan pejabat publik dengan bidang lain. Tidak ada rangkap jabatan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan kepentingan.
“Jam terbang Erick dalam arena club sepak bola di tingkat dunia belum ada duanya di tanah air. Tapi idealnya memang ada differensiasi jabatan agar lebih fokus,” jelasnya Minggu (19/2/2023).
Aminudin menuturkan, Erick menjadi Menteri BUMN dan Ketua PSSI dan Zainuddin Amali menjadi Menpora dam Wakil Ketua PSSI memang menjadi masalah bagi Jokowi. Oleh karena itu
Jokowi harusnya menunjukkan good will-nya sebagai Presiden terhadap penegakan good governance dalam pemerintahannya.
