Oleh : Sholihin MS (Pemerhati Sosial dan Politik)
Putusan PN Jakarta Pusat yang sesat tentang Tunda Pemilu telah menimbulkan polemik dan kontroversi yang sangat tajam. Pasalnya, putusan itu dianggap hanya akal-akalan dan bagi pakar hukum dinilai salah prosedur, bukan wewenang PN, dan tidak professional. Diduga majelis hakim PN Jakpus disuap oleh pihak istana untuk memuluskan penundaan pemilu yang dikaitkan dengan gugatan Partai Prima. Sedangkan gugatan Partai Prima harusnya bukan dialamatkan ke PN sehingga bukan saja gugatannya harus ditolak, permohonan pengajuannya saja harus ditolak. Tapi ini aneh, hakim PN Jakpus kok jadi jahil seperti tidak tahu aturan hukum. Demi segepok uang dan nurut sama oligarki, hakim jadi nekad bertindak dungu. Hakim semacam ini, yang menghalalkan segala cara harusnya ditindak tegas dan diberhentikan (dipecat) karena sudah malpraktek.
Hasil penelusuran juru warta beberapa media cetak dan elektronik, ternyata ada skenario besar di balik keputusan hakim itu. Aktor di balik putusan PN Jakpus itu ternyata pihak istana yang dikomandani oleh Luhut, the real president. Walaupun pihak istana mencoba untuk ngeles, tapi banyak bukti yang mengarah ke istana yang tidak bisa dibantah.
Jokowi dalam kasus ini tidak punya pendirian tegas, sambil cengengesan dia mengatakan akan taat konstitusi. Pihak KSP sendiri meminta rakyat untuk menghormati putusan PN Jakpus tentang tunda Pemilu. Jadi ada dua pendirian dari istana ; di satu sisi bilang taat konstitusi dan tahapan pemilu harus tetap berjalan, tapi di sisi lain pihak KSP meminta untuk menghormati putusan PN Jakpus tersebut. Inilah wajah istana saat ini : tidak berwibawa, tidak punya pendirian, dan bermuka dua (munafik).
Semua pakar hukum (yang waras) menolak putusan PN Jakpus tersebut. Tiga parpol besar sudah menyatakan penolakannya, yaitu : PDIP, Gerindra, dan NasDem. Belakangan, salah satu pengusul Jokowi 3 periode, yaitu PAN juga menyatakan menolak. Dan dua partai oposisi Jokowi, yaitu PKS dan Demokrat dipastikan menolak tunda pemilu. Artinya, Jokowi hampir kehilangan dukungan dari partai-partai koalisi Pemerintah. Relawan Projo juga sudah tidak mendukung Jokowi 3 periode. Jadi pendukung Perpanjangan Pemilu hanya dari lingkar istana, para buzzer rp, para eksekutif dan politisi penjilat, dan sebagian Anggota Dewan.
Dengan begitu solidnya penolakan tunda pemilu, masih mau nekadkah Jokowi untuk tunda pemilu ? Jika Jokowi (pihak istana mau memaksakan kehendak (tunda pemilu), bisa dipastikan akan terjadi chaos di mana-mana. Jika terjadi chaos, bukan saja kepentingan rezim Jokowi yang akan tumbang, tetapi juga nasib Jokowi dan keluarganya akan hancur dihajar massa, dan yang lebih mengerikan adalah terjadinya perang saudara, seperti yang prediksi Yusril Ihza Mahendra.
Istana mau adu kuat dengan rakyat? Jika rakyat sudah marah, istana bisa hancur seperti yang terjadi di Sri Lanka, yang telah melengserkan dan mengusir pemimpin korup, si Raja Paksa keluar dari istana.
Sekuat-kuatnya rezim, jika rakyat sudah marah maka rezim itu akan jatuh. Jika istana tidak menyadari ini, peristiwa tumbangnya Raja Paksa di Sri Lanka pasti bisa terjadi di sini. Jika itu yang dipilih Jokowi, maka nasib Jokowi, keluarganya, dan kroni-kroninya akan berakhir mengenaskan. Para oligarki taipan akan lari kocar kacir kabur ke China.
Apa yang disampaikan Jokowi ketika berkunjung ke Koperasi Pesantren Al-Ittifak, Rancabali, Kab. Bandung, Senin 6 Maret 2023 menegaskan kembali bahwa *jadwal pemilu tidak akan berubah yaitu 14 Februari 2024 dan segala sesuatunya telah dipersiapkan*
Pernyataan senada telah disampaikan Jokowi pada tanggal 10 April 2022 :
Pemilu 2024 digelar tanggal 14 Februari 2024. Dia meminta tidak ada spekulasi terkait penundaan Pemilu, perpanjangan jabatan, dan jabatan 3 periode.
Saking seringnya berbohong sehingga rakyat tidak percaya omongannya. Tapi mungkin pernyataannya yang terakhir benar adanya, karena Jokowi sudah dikepung dari berbagai arah yang menolak penundaan Pemilu : dari partai pendukung utama (PDIP), partai koalisi pemerintah (Gerindra, Nasdem, PAN, sepertinya juga Golkar), dari partai oposisi (PKS dan Gerindra), relawan Jokowi (Projo dan Jokman), para pakar hukum, insan kampus, dan seluruh rakyat (yang berakal sehat).
Sehingga sangat sulit bagi Jokowi untuk memaksakan kehendak. Jika benar-benar dijatuhkan rakyat, tiada lagi yang akan menolong dia. Semua penjilat dan pengkhianat sudah kabur duluan.
Jokowi bakal berakhir mengenaskan.
Wallahu a’lam
Bandung, 15 Sya’ban 1444
