Oleh: Sholihin MS
Dari awal Jokowi menjabat sebagai Presiden RI, China telah mengendalikan pemerintahan Jokowi. Dan Luhut dipercaya sebagai tangan kanan (duta)-nya. Di mata China, Indonesia cuma dijadikan boneka saja.
Semua ini terjadi karena China merasa telah berjasa besar menggelontorkan dana ratusan triliun kepada para pejabat Indonesia, mulai dari Bupati/Walikota, Gubernur sampai kepada Presiden yang dihitung sebagai “saham” yang harus ada imbal baliknya. Demikian juga hampir semua caleg telah menggunakan dana oligarki China komunis. Akibatnya ketika mereka menjabat telah tersandera dan harus tunduk kepada kemauan oligarki China komunis.
Ditambah lagi, atas nama investasi, Jokowi, Luhut, Sri Mulyani, dan Bahlil terus menerus ngutang bersayarat kepada China yang sangat besar. Di antara persyaratan itu adalah ; *tenaga kerja harus dari China, bahan-bahan baku harus dari China, tenaga ahli dari China, dan hasil penjualan juga dikeruk oleh China. Lalu Indonesia kebagian apa ? Indonesia hanya dikasih jatah Tenaga kasar dengan gaji kecil, dapat komisi bagi mediator, dan sebagian kecil keuntungan. Betapa bodohnya Jokowi, Luhut, Sri Mulyani, dan Bahlil
Kenyataan ini menjadikan seluruh pengelolaan negara di rezim Jokowi, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif telah dikendalikan oleh oligarki China.
Sebagai konsekuensinya, dalam pembuatan dan perubahan Undang-undang dirancang untuk kepentingan China bukan untuk kepentingan rakyat indonesia.Mulai dari amandemen UID 45, pembuatan UU Cipta Kerja, UU Covid-19, UU Minerba, UU Desa, UU HIP, KUHP, UU Sisdiknas, UU KPU, UU KPK dan terbitnya berbagai Perppu dan Kepres. Semua UU itu dibuat tanpa melibatkan pakar hukum independen dan masyarakat sipil.
Jadi, seluruh pembuatan dan perubahan Undang-undang di era Jokowi punya karakteristik buruk : hanya mementingkan kepentingan oligarki hitam para taipan, tanpa melibatkan masyarakat secara lengkap tingkat keterwakilannya, tanpa sosialisasi secara menyeluruh dan memadai, tanpa melibatkan kaum intelektual dari kampus-kampus, dilakukan sangat tergesa-gesa, pakar yang diminta rujukannya adalah pakar bayaran (hasil disuap), tidak memenuhi unsur komprehensif dan ketelitian, tidak transparan dan substansinya jauh dari keadilan dan kesetaraan.
Berbagai proyek China telah merenggut kedaulatan bangsa dan negars, dan akhirnya rakyat Indonesia yang jadi korban. Hampir semua proyek China bermasalah ; Reklamasi, pembangunan pangkalan militer, pengelolaan tambang (nikel), bandara, dll, IKN, Keteta Cepat Jakarta Bandung (KCJB), dan rencana penggusuran kaum pribumi oleh TKA China yang disinyalir mereka adalah para Tentara Komunis China.
Betapa jahatnya rezim rezim Jokowi yang dimotori LBP karena mereka berani menggadaikan kemandirian, harga diri bangsa, dan kedaulatan negara demi investasi (baca : invasi) China. Jika rezim Jokowi dibiarkan (yang diarsiteki oleh Luhut dan Sri Mulyani), sebentar lagi Indonesia akan berganti nama jadi *Indo China* dan penduduk asli Indonesia hanya akan jadi kacung, pesuruh, tenaga kasar, dan pengemis. Sementara pengelolaan negara akan diambil alih oleh China.
Apakah rakyat Indonesia mau diam saja, menunggu Indonesia berubah jadi Singapura kedua ? China itu sangat licik dan jahat, mereka harus diusir dari bumi Indonesia. Jokowi, Luhut, Sri Mulyani, dan semua pejabat pembela China pada hakikatnya adalah pengkhianat bangsa. Ke depan mereka harus diberi sanksi.
Wahai rakyat Indonesia, ayo bangkit! Jangan biarkan Indonesia diambil alih China. Ayo melek politik, gunakan nurani dan akal sehat. Jangan mau disuap dengan BLT atau amplop beberapa ribu ketika mereka kampanye. Lawan niat busuk mereka untuk menjajah Indonesia agar kita menjadi bangsa yang berdaulat, merdeka dan bermartabat.
Bandung, 3 Sya’ban 1444
Sholihin MS
