Lawan Politik Anies Baswedan yang akan berlaga di pemilihan presiden (pilpres) 2024 sengaja memunculkan utang mantan Rektor Universitas Paramadina Jakarta saat Pilkada DKI 2017.
“Terlihat ada sinergisitas kompetitor Anies untuk memanfaatkan isu utang tersebut. Anies harus dilumpuhkan dengan cara apa pun, termasuk dengan kemasan isu utang,” kata Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga kepada redaksi www.suaranasional.com, Sabtu (11/2/2023).
Munculnya isu utang itu, kata Jamiluddin menunjukkan sebagian elite politik negeri ini masih menggunakan kampanye hitam untuk menghantam lawan politiknya. Politik zaman kuda makan besi masih digunakan di era keterbukaan ini.
Isu utang untuk menghancurkan reputasi Anies tampaknya tidak berhasil. Justru yang terjadi efek bumerang kepada pihak-pihak yang mengangkat isu tersebut.
“Kasus tersebut setidaknya menjadi pembelajaran bagi politisi dalam melemparkan isu. Tanpa kecermatan bermain isu, politisi itu akan dipermainkan isunya sendiri. Itu sangat berbahaya bagi dirinya sendirinya,” paparnya.
Kata Jamiluddin, tersebarnya surat perjanjian utang Anies Baswedan saat Pilkada 2017 tentu sangat politis. Surat perjanjian itu sengaja dibocorkan dengan tujuan untuk mempermalukan Anies. Lebih jauh lagi agar masyarakat tidak mempercayai Anies.
“Indikasi itu dapat dilihat dari waktu dibocorkannya surat perjanjian utang tersebut. Hal itu sengaja dibocorkan setelah Anies dideklarasikan capres oleh Nasdem, Demokrat dan PKS,” jelasnya.
Padahal, dalam perjanjian itu jelas dinyatakan utang akan dikembalikan bila Anies kalah dalam Pilkada 2017. Kewajiban itu gugur dengan sendirinya bila Anies menang.
“Nyatanya Anies bersama Sandiaga Uno menang dalam Pilkada 2017. Dengan begitu, perjanjian utang tersebut otomatis tidak berlaku,” pungkasnya.
