Joko Widodo (Jokowi) dan Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) diduga merencakan perpanjangan jabatan presiden tiga periode karena tidak ada capres yang komitmen melanjutkan proyek dengan China termasuk IKN.
“Sepertinya tak ada capres yang bisa dipegang komitmennya untuk melanjutkan proyek IKN hingga kontrak SDA (nikel, dll.) dengan China membuat Jokowi, LBP & tim pengiring di belakangnya diduga merencanakan lakukan perpanjangan jabatan Presiden selama 3 tahun,” kata Petisi 28 Haris Rusly Moti kepada redaksi www.suaranasional.com, Selasa (7/2/2023).
Haris mempredikasi Indonesia mengalami krisis ekonomi dan dilanjutkan ketidakpercayaan kepada pemerintah. “Keadaan politik nasional dipastikan macet & buntu. Investasi juga macet & buntu menanti kepastian politik,” jelasnya.
Kata Haris, saat terpilih jadi PM Malaysia Mahathir membatalkan dua projek yang dibiayai utang China yaitu pembangunan jalur kereta api East Cost Rail Link (ECRL) nilainya US$ 20 miliar atau Rp. 291 triliun. Kedua, proyek pipanisasi gas di Sabah, nilainya sekitar US$2 miliar atau Rp. 29 triliun.
“Menteri Keuangan Malaysia, Lim Guan Eng, mencontohkan proyek pelabuhan laut di Sri Lanka yang juga dibiayai perusahaan China. Menurut dia, pelabuhan itu gagal menarik investasi & malah membuat Sri Lanka terpaksa membayar utang. Pelabuhan itu akhirnya diambil alih oleh China,” pungkas Haris.
