Kelompok yang mendukung penundaan Pemilu 2024 memiliki dana yang kuat. Kelompok ini tidak menginginkan perubahan kepemimpinan karena merasa nyaman dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Kelompoknya kecil tapi sangat kuat berkat dukungan finansial para dedengkot bisnis yang ingin mempertahankan kekuasaan politik bonekanya,” kata wartawan senior Gigin Praginanto di akun Twitter-nya @giginpraginanto, Senin (6/2/2023).
Gigin mengatakan seperti itu menanggapi berita dari CNN Indonesia berjudul “PPP Ungkap Kelompok Tertentu Masih Usaha Tunda Pemilu 2024”
Isu penundaan Pemilu 2024 kali pertama digulirkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Ia mengusulkan Pemilu 2024 ditunda setelah mengaku mendengar masukan dari para pengusaha, pemilik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga analis ekonomi.
“Dari semua (masukan) itu saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun,” kata Muhaimin dalam keterangan persnya, Rabu (23/2/2022).
Menurut Muhaimin, usulan tersebut muncul karena dia tidak ingin ekonomi Indonesia mengalami pembekuan setelah dua tahun stagnan akibat pandemi Covid-19.
Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan, akan ada banyak momentum untuk memulihkan ekonomi selama 2022-2023. Sementara, gelaran pemilu ia nilai bisa mengganggu prospek ekonomi.
Usulan Muhaimin itu lantas didukung Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN). Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku, dirinya menerima aspirasi dari kalangan petani di Kabupaten Siak, Riau, terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
“Aspirasinya kami tangkap tentang keinginan adanya kebijakan berkelanjutan dan juga ada aspirasi kebijakan yang sama bisa terus berjalan. Tentu permintaan ini, yang menjawab bukan Menko, karena Menko tadi menjawab urusan sawit,” kata Airlangga dalam kunjungan kerja di Siak, Kamis (24/2/2022), dikutip dari siaran pers.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Menurut Zulkifli, terdapat sejumlah alasan yang membuat pihaknya mendukung penundaan pemilu, mulai dari situasi pandemi, kondisi ekonomi yang belum stabil, hingga anggaran pemilu yang membengkak. “PAN setuju bahwa pemilu perlu dipertimbangkan untuk diundur,” kata Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, dalam keterangan tertulis, Jumat (25/2/2022).
