Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan indeks persepsi korupsi anjlok dengan pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Pemikiran Jokowi itu pembangunan infrastruktur, stabilitas politik. Dan membiarkan pelemahan KPK,” kata pengamat politik Muslim Arbi kepada redaksi www.suaranasional.com, Jumat (3/2/2023).
Menurut Muslim, penindakan para koruptor bisa dianggap menghambat pembangunan karena para pejabat takut mengambil kebijakan menggunakan uang negara. “Makanya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Luhut tidak suka adanya OTT terhadap para koruptor,” jelasnya.
Kata Muslim, para garong uang negara sangat gembira di era pemerintahan Jokowi karena bisa dihukum rendah bahkan bisa terhindar dari jerat hukum. “Yang penting dengan penguasa, tidak akan jerat hukum,” papar Muslim.
Seperti diketahui, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia untuk 2020 turun jauh dibanding tahun 2019. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia turun 3 poin dari tahun 2019 yang mendapatkan skor 40.
Melorotnya skor IPK itu membuat peringkat Indonesia juga turun drastis dari posisi 85 ke 102 dari 180 negara. Indonesia tercatat pada peringkat yang sama dengan Gambia.
“CPI Indonesia tahun 2020 ini kita berada pada skor 37 dengan rangking 102 dan skor ini turun tiga poin dari tahun 2019 lalu. Jika tahun 2019 lalu kita berada pada skor 40 dan rangking 85, ini 2020 berada diskor 37 dan rangking 102,” kata Peneliti TII Wawan Suyatmiko, dalam Peluncuran Indeks Persepsi Korupsi 2020 yang disiarkan secara virtual, Kamis (28/1).
IPK atau CPI ini dihitung oleh Transparency International dengan skala 0-100, yaitu 0 artinya paling korup, sedangkan 100 berarti paling bersih. Total negara yang dihitung IPK atau CPI adalah 180 negara.
