Di Era Presiden Joko Widodo (Jokowi) ancaman Nir Militer yang berimplikasi terhadap keselamatan bangsa, keutuhan dan kedaulatan NKRI sangat berkembang pesat.
Demikian dikatakan pakar pertahanan dari lembaga pemikir FKP2B kepada redaksi www.suaranasional.com, Sabtu (21/1/2023). “Apabila aparat hukum, keamanan, pertahanan, masyarakat, mahasiswa, buruh, para politisi di Senayan, dan Istana, tak peduli dengan perkembangan ancaman nir militer, diduga NKRI bubar akan menjadi kenyataan,” jelasnya.
Kondisi ketidakpedulian ancaman nir militer, kata Deddy akibat diamandemen empat kali UUD 45 menjadi UUD 45 Palsu, di mana batang tubuhnya menjadi kapitalisme, liberalisme, dan sekulerisme, tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan nilai-nilai luhur Pembukaan UUD45.
“UUD 45 Palsu menjadikan kedaulatan tidak di tangan rakyat, tetapi berada ditangan oligarki Neo komunime, sehingga melahirkan kebijakan-kebijakan yang tidak adil dan tidak mensejahterakan rakyat,” paparnya.
Kata Deddy, di saat kondisi bangsa seperti itu masih ada partai politik yang tidak tersandra, ikhlas, berani dan istiqomah untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, sesuai nilai-nilai luhur Pancasila dan visi misi yang terdapat dalam Pembukaan UUD 45. “Kita yakin PKS dapat menjadi motor penggerak, untuk meningkatkan kerjasama dan berkolaborasi dengan kekuatan politik lainnya, guna menyelamatkan bangsa, menyelamatkan keutuhan dan kedaulatan NKRI yang berdasarkan Pancasila dari Ancaman Oligarki Neo Komunisme,” ungkap Deddy.
Inti dari nilai-nilai luhur Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan sesuai nilai-nilai luhur Pancasila, adalah merupakan amal makruf nahimunkar, merupakan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
“Keadilan dan kesejahteraan rakyat adalah faktor mendasar untuk meningkatkan persatuan, kesatuan, dan kekuatan guna menyelamatkan bangsa, menyelamatkan keutuhan dan kedaulatan NKRI yang berdasarkan Pancasila dari ancaman oligarki neo komunisme,” pungkasnya.
